Bila Jokowi-JK Naikkan Harga BBM di November, Ini Risikonya

Jakarta - Presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dikabarkan akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada November 2014. Eric Alexander Sugandi, Ekonom Standard Chartered Bank, menilai langkah tersebut tidak akan mudah untuk diwujudkan.

"Harga BBM memang harus naik. Namun kalau November, sepertinya sulit," tutur Eric kepada detikFinance, Jumat (19/9/2014).

Jika harga BBM bersubsidi naik pada November, lanjut Eric, Jokowi-JK tidak punya anggaran untuk program kompensasi bagi masyarakat miskin. Pasalnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2014 tidak menyediakannya.

Kalau Jokowi-JK mengalihkan anggaran lain untuk kompensasi, tambah Eric, juga tidak bisa begitu saja dilakukan. "Ini harus minta persetujuan DPR. Di DPR yang baru nanti, fraksi pendukung Jokowi-JK minoritas kalau tidak ada yang membelot," paparnya.

Oleh karena itu, Eric menilai risiko politik kenaikan harga BBM pada November cukup besar. "Bisa saja kalau mau menaikkan November, itu lebih baik. Tapi risiko politiknya besar," ujarnya.

Menurut Eric, akan lebih aman jika Jokowi-JK menaikkan harga BBM tahun depan. Caranya adalah mengubah APBN 2015 pada awal tahun untuk menampung program kompensasi dari kenaikan harga BBM.

Waktu yang ideal untuk menaikkan harga BBM, demikian Eric, adalah pada kuartal II. Biasanya saat itu ada panen raya sehingga tekanan inflasi bisa diredam.

"Idealnya kuartal II, tapi kalau mau buru-buru boleh juga kuartal I. Kalau tahun depan, Jokowi-JK lebih punya waktu untuk melakukan lobi-lobi dengan DPR," tutur Eric.

Kalau pun harga BBM dinaikkan November, Eric menilai tujuannya bukan untuk menyelamatkan APBN karena tahun anggaran sudah hampir selesai. "Tujuannya lebih kepada alokasi subsidi bagi kegiatan-kegiatan yang lebih produktif," ujarnya.

(hds/hen)