Harga BBM Naik, Jokowi-JK Harus Siapkan 'Bantal Empuk' Buat Orang Miskin

Jakarta - Presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dikabarkan akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada November 2014. Besaran kenaikannya adalah Rp 3.000 per liter.

Ekonom Samuel Sekuritas Lana Soelistianingsih menuturkan, sebelum harga BBM naik pemerintah harus menyiapkan beberapa hal. Paling utama adalah membantu masyarakat miskin untuk mengatasi dampak kenaikan harga BBM.

"Bicara kenaikan harga BBM, berarti harus sekaligus dampaknya. Paling utama terhadap orang miskin, bagaimana nantinya mereka," ujarnya kepada detikFinance, Minggu (21/9/2014).

Pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), lanjut Lana, kenaikan harga BBM selalu dibarengi program kompensasi. Pada 2005 dan 2008, pemerintah memberikan uang tunai dalam program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan tahun lalu ada Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

Program ini, tambah Lana, bisa dicontoh oleh Jokowi-JK. Dia mengibaratkan BLT atau BLSM seperti 'bantal empuk', agar masyarakat miskin tidak terlalu berat menanggung dampak kenaikan harga BBM.

"Jadi bagaimana caranya supaya jatuhnya empuk. Harus ada bantal," katanya.

Namun, Lana tidak yakin Jokowi-JK punya cukup waktu untuk menyusun skema BLT atau BLSM jika harga BBM bersubsidi dinaikkan November. "Ini saya yang ragu, apa cukup waktu dari sekarang sampai November?" tegasnya.

Pemberian BLT atau BLSM, menurut Lana, perlu pengalihan anggaran dari pos lain. Ini tentu harus dibicarakan dengan DPR.

Oleh karena itu, Lana menilai waktu yang paling realistis untuk menaikkan harga BBM adalah awal tahun depan melalui APBN-Perubahan 2015. Jokowi-JK akan punya cukup waktu untuk menyusun program kompensasi seperti BLT atau BLSM.

"Daripada dimusuhi rakyat (karena tidak ada program kompensasi), lebih baik tahun depan saja," imbuhnya.

Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan, dampak inflasi langsung dari kenaikan harga BBM bersubsidi adalah 1,5%. Kemudian ada dampak tidak langsung, seperti transportasi dan harga barang lainnya, dengan andil 0,5%.

(mkl/hds)