.webp)
"Mengalihkan, kita tidak pernah bicara menaikkan. (Mengalihkan) subsidi BBM ke sektor produktif, infrastruktur. Jadi bukan menaikkan, meskipun nanti harganya naik, tapi istilahnya biar orang nggak pada takut," tutur Jokowi dalam acara Roadmap Perekonomian Apindo di Hotel Four Seasons, Jakarta, Kamis (19/9/2014).
Perubahan istilah tersebut, ditanggapi sejumlah pejabat, apa tanggapannya? Selain masalah istilah, besaran kenaikan harga BBM subsidi diisukan mencapai Rp 3.000 per liter.
'Itu Bahasa Politis'
|
|
"Itu cuma bahasa politik, intinya ya harga BBM subsidi naik," ujar Ibrahim ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (22/9/2014).
Meski begitu Ibrahim mengungkapkan, pihaknya mendukung penuh rencana pemerintah menaikkan harga BBM subsidi. Namun berharap, besaran kenaikan harga BBM tidak terlalu kecil.
"Kita dukung rencana itu, tapi naiknya jangan Rp 500 per liter nggak ngaruh banyak. Sekalian besar Rp 3.000 per liter," ungkapnya.
Ia menegaskan, pemerintah jangan selalu melihat kenaikan harga BBM subsidi hanya untuk memperbaiki postur anggaran. Namun, dengan kenaikan harga BBM pemerintah bisa membangun banyak infrastruktur di negeri ini.
"Kenapa kita minta kenaikan harga langsung tinggi, karena jangan selalu kenaikan itu untuk perbaiki postur anggaran saja (APBN). Tapi kalau naiknya Rp 1.000 per liter saja, itu penghematan anggaran mencapai Rp 48 triliun, dana sebanyak itu bisa buat banyak infrastruktur, terutama cadangan minyak di mana negara kita sebesar ini tidak punya cadangan BBM satu liter pun," tutupnya.
Bisa Hemat Rp 138 Triliun
|
|
Wakil Ketua Komite BPH Migas Fanshurullah Asa menyebutkan, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 pemerintah mengusulkan anggaran subsidi BBM sebesar Rp 291,1 triliun. Sementara kuota atau jatahnya ditetapkan 46 juta kilo liter (KL).
"Kalau Pak Jokowi menaikkan harga BBM Rp 3.000 per liter, maka uang negara bisa dihemat sekitar Rp 138 triliun," kata Fanshurullah saat ditemui di acara Konsultasi Publik Pendalaman Rencana Implementasi Cadangan Operasional dan Cadangan Penyangga Energi, di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (22/9/2014).
Fanshurullah mengatakan, kenaikan harga BBM tidak hanya bermanfaat untuk menghemat APBN. Kenaikan harga juga bisa menurunkan konsumsi BBM.
"Saat pemerintah menaikkan harga BBM subsidi 2013 lalu, terjadi penghematan konsumsi sekitar 1,5 juta KL. Dengan prediksi linear bila kenaikan harga BBM Rp 3.000 per liter, maka penghematan konsumsi bisa mencapai 2,5-3 juta KL," paparnya.
Bahkan, lanjut Fanshurullah, penghematan bisa lebih besar lagi jika pemerintah tidak sekedar menaikkan harga BBM. "Kalau presiden terpilih berani membuat kebijakan semua mobil pribadi atau plat hitam tidak boleh pakai BBM subsidi, maka penghematan konsumsi BBM subsidi akan sangat signifikan lagi," tuturnya.
BPH Migas Malah Besaran Kenaikan Harga BBM Rp 4.000/liter
|
|
"Berani naikkan Rp 3.000 per liter bagus. Tapi lebih bagus lagi sekalian Rp 4.000 per liter naiknya," tegas Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (22/9/2014).
Andy mengatakan, dampak kenaikan harga BBM bersubsidi Rp 4.000 per liter sama saja dengan kenaikan Rp 3.000 per liter. Namun manfaatnya untuk keuangan negara tentu lebih baik jika kenaikannya Rp 4.000 per liter.
"Dampaknya sama, paling hanya 6 bulan. Setelah itu landai lagi, orang sudah nggak terbebani sama sekali dengan kenaikan harga BBM. Tapi (kenaikan Rp 4.000 per liter) anggaran yang dihemat jauh lebih besar. Tiap kenaikan Rp 1.000 per liter penghematan lebih dari Rp 48 triliun," jelasnya.
Andy menambahkan, berapa pun besaran kenaikan harga BBM bersubsidi memang perlu diimbangi dengan pemberian program bantuan terutama untuk masyarakat miskin.
"Bahkan kalau saran saya, sebelum kenaikan harga BBM dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau semacamnya sudah digelontorkan. Jadi masyarakat kecil tidak terbebani, biasa beli ke pasar habis Rp 100.000 ada kenaikan harga BBM belanjanya jadi Rp 150.000 nggak jadi masalah karena sudah ada bantuan dari pemerintah," jelasnya.
Ia menambahkan lagi, pemerintah juga jangan lupa ketika sudah menaikkan harga BBM subsidi pembangunan infrastruktur harus dilakukan.
"Dana penghematannya juga dialihkan untuk membangun infrastruktur transportasi, nambah sambungan listrik di desa, pembangunan infrastruktur pertanian dan nelayan, itu penting. Jangan cuma memperbaiki postur anggaran saja," tegasnya.
Istilah Mengalihkan Subsidi BBM dinilai sangat bagus
|
|
"Ya bagus dong. Semua terminologi bisa dipakai. Tapi menurut saya paling bagus, sumber daya ini (BBM) harus dihemat. Dan tidak digunakan secara berlebihan. Akhirnya pemborosan negara," kata Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Someng, ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (22/9/2014).
Andy mengungkapkan, dengan mengubah istilah, kenaikan harga BBM akan diterima masyarakat. Apalagi dampaknya paling lama dirasakan hanya 6 bulan saja.
"Ya dengan gaya Pak Jokowi begitu bisa memungkinkan. Saya lebih senang memang daripada dibakar, uang lebih baik bisa untuk membangun infrastruktur, lebih baik untuk transportasi yang lebih baik," jelas Andy.
Selama ini, subsidi BBM yang nilainya lebih dari Rp 200 triliun sudah kelewatan. Apalagi kondisi sekarang, Indonesia harus mengimpor untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri. Jumlah BBM yang harus diimpor sangat banyak.
"Impor BBM besar, tapi masih dijual murah dan untuk dibakar saja, sayang uang negaranya. Sementara negara butuh uang untuk tingkatkan kesejahteraan rakyatnya," tutup Andy.
Bila Jokowi Naikkan Harga BBM, Tiap Daerah Bisa Dapat Rp 275 Miliar
|
|
"Kalau harga BBM bersubsidi naik Rp 3.000 per liter dengan kuota BBM tahun depan 46 juta kiloliter (KL), maka anggaran yang bisa dihemat Rp 138 triliun," kata Wakil Ketua Komite BPH Migas Fanshurullah Asa ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (22/9/2014).
Ia mengatakan, dengan dana penghematan sebanyak itu, pemerintah bisa membagi rata ke masing-masing kabupaten/kota se-Indonesia Rp 275 miliar.
"Dana sekitar Rp 275 miliar per kabupaten/kota tersebut sangat membantu untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, termasuk untuk bantuan kapal nelayan dan transportasi umum," ungkapnya.
Fanshurullah menambahkan, nantinya tinggal bagaimana mekanisme pemberiannya dan ke daerah agar jangan sampai jadi tambahan potensi korupsi baru.
"Tinggal dibuat mekanisme pengawasan yang berlapis dan akuntable. Cara yang paling gampang misalnya bisa copy-paste apa yang sudah dijalankan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) yang jelas dianggap sukses. PNPM melibatkan mulai ide dan program secara bottom up, lalu pelaksanaaan dan pengawasan dari masyarakat sendiri dan bersifat padat karya, sehingga memunculkan pemerataan dan rantai produktif berkesinambungan di masyarakat," paparnya.
Halaman 2 dari 6
