Jokowi-JK Akan Terus Tambah Utang Bila Harga BBM Tak Naik

Jakarta - Anggaran subsidi energi pada Rancangan APBN 2015 disiapkan sebesar Rp 344,7 triliun, dari jumlah itu sebanyak 80% dialokasikan untuk subsidi BBM. Bila tak ada kebijakan ekstrem yang dilakukan Jokowi-JK soal subsidi BBM maka kondisi keuangan negara tak jauh berbeda dari tahun ini.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan besarnya anggaran tersebut masih berisiko terhadap fiskal. Alasannya karena tanpa kebijakan kenaikan harga BBM maka pemerintahan baru terpaksa harus menambah utang karena defisit APBN terus membengkak karena berbagai faktor.

"Dengan segitu defisit masih agak besar," kata Bambang di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin malam (22/9/2014)

Risiko fiskal bisa datang dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang terancam akibat dampak rencana kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat (AS) The Fed yang akan menaikkan suku bunga. Ancaman lainnya juga ada dari faktor lonjakan harga minyak dunia yang akan mempengaruhi membengkaknya anggaran APBN 2015 dari pos subsidi energi.

"Kita nggak tahu kurs masih ada di batas itu atau nggak. ICP (harga minyak Indonesia) juga begitu, masih ada risiko berubah," paparnya.

Sehingga perlu adanya kebijakan yang strategis dan memberikan dampak signifikan, khususnya pada BBM. Kebijakan tersebut salah satunya dengan menaikan harga BBM.

"Jadi perlu ada kebijakan yang signifikan," tegasnya.

Menurutnya bila tak ada upaya mengurangi subsidi BBM dengan menaikkan harga BBM, maka kondisi tahun depan tidak akan jauh berbeda dibandingkan tahun ini. Defisit anggaran terancam, sementara kuota BBM sebesar 46 juta kiloliter tersebut sulit tak bisa terlampaui.

"Ya memang belum ada perubahan apa-apa kan," tukasnya.

(mkl/hen)