Tim Transisi Jokowi-JK: Petral Dibekukan, Pertamina Bebas Politik

Jakarta - Pemerintahan baru pimpinan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) melakukan sejumlah kajian soal kebijakan energi. Jokowi-JK berencana membekukan usaha Pertamina Energy Trading Limited (Petral) dan membebaskan PT Pertamina dari belenggu politik.

"Pertamina akan bertransformasi menjadi non listed public company untuk meningkatkan kemampuan manajerial, finansial korporasi dan SDM nasional," ungkap Deputi Kantor Tim Transisi Pemerintahan Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto dalam keterangannya, Selasa (23/9/2014).

Kemudian, Pertamina juga diminta mengambil alih pengelolaan terhadap kontrak-kontrak migas yang akan habis. Memprioritaskan Pertamina dalam ekplorasi dan eksploitasi migas. Ini semua menuntut adanya manajemen profesional.

"Pertamina untuk bekerja secara lebih profesional dan berkelas dunia di bawah pimpinan kalangan profesional yang memiliki integritas dan kapasitas tinggi serta siap bekerja keras. Revolusi mental bagi pegawai BUMN migas untuk memperbaiki etos kerja. Pertamina harus bebas dari campur tangan politik praktis," paparnya.

Sebelumnya Hasto menegaskan, pemerintahan Jokowi-JK berkomitmen kuat memberantas mafia migas dengan membentuk satgas anti mafia migas yang bekerja sungguh-sungguh secara efektif. Rencana pembekuan Petral bagian dari memberantas mafia minyak.

"Hal ini akan dibarengi dengan perbaikan regulasi untuk menutup peluang munculnya mafia migas baru. Petral akan dibekukan, dilakukan audit investigatif terhadapnya. Pembelian minyak mentah dan BBM dilakukan oleh Pertamina dan dijalankan di Indonesia," kata Hasto kemarin.

Terkait pengendalian distribusi BBM bersubsidi, maka produk bersubsidi ini akan diberi warna khusus untuk memudahkan pengawasan. Penunjukan wilayah kerja migas, perpanjangan kontrak, logistik migas, pengawasan produksi dan lain-lain akan dilaksanakan dengan transparan.

"Pemerintah akan menugasi Pertamina melaksanakan fungsi tersebut secara efektif dan efisien di bawah pengawasan yang ketat oleh auditor negara. Rantai pasokan gas dipendekkan dengan cara memerintahkan produsen gas langsung menjual produknya ke pengguna akhir besar. Pengguna kecil dilayani distributor/agregator gas yang qualified. Broker gas tanpa fasilitas yang menyebut diri mereka trader tanpa fasilitas dan mempermainkan kuota gas selama ini akan dihapuskan," papar Hasto.

Pada bagian lain, Wakil Sekjen PDI Perjuangan itu mengatakan subsidi BBM, gas dan listrik itu adalah hak konstitusional rakyat, namun disadari pula bahwa subsidi tersebut selama ini sangat tidak tepat sasaran, memperlemah daya saing global, membebani APBN, terbukti tidak mengurangi angka kemiskinan, dan tidak mampu memenuhi hak konstitusional rakyat lainnya sehingga perlu dilakukan realokasi (pengalihan) subsidi yang lebih berkeadilan.

"Langkah yang akan ditempuh adalah tetap memberikan subsidi terkendali kepada masyarakat miskin, petani, buruh, nelayan, industri kecil dengan sistim distribusi tertutup melalui perbankan. Mereka yang rentan terhadap kenaikan harga dilindungi dengan safety nett," jelasnya.

Upaya mengalihkan sebagian subsidi BBM untuk pembiayaan sektor produktif dan layanan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan antara lain; pemberdayaan UKM, nelayan, petani, pupuk, perbaikan infrastruktur jalan, rel kereta api, pelabuhan, irigasi pertanian, pembukaan lahan baru, dana desa, pembiayaan kartu Indonesia sehat, kartu Indonesia pintar, pembangunan puskesmas, revitalisasi pasar dan lain sebagainya diyakini lebih berkeadilan.

Ia mengatakan dalam mewujudkan 4A (acceptability, accessability, availability, dan affordability) terhadap energi perlu ditingkatkan kehadiran negara.

"Ini hanya dapat dilakukan dengan komitmen politik dan kepemimpinan yang kuat dibantu lembaga adhoc "war room energy" untuk melewati krisis. Pemerintahanan Jokowi-JK memohon dukungan, masukan dan kawalan dari masyarakat luas dalam memperbaiki nasib bangsa," imbau Hasto.

(dnl/hen)