Harga BBM Bakal Naik, Menkeu Chatib: Saya Tahu Tidak Mudah, Tapi Harus Dilakukan

Jakarta - Tantangan ekonomi ke depan masih akan cukup berat, terutama akibat kemungkinan kenaikan suku bunga di Amerika Serikat (AS). Oleh karena itu, ekonomi Indonesia harus kuat untuk menahan gejolak global. Salah satu caranya adalah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Demikian dikemukakan Menteri Keuangan Chatib Basri di acara Seminar LPS bertema 'Befriending with The Boom Bust Cycle' di Hotel Ritz Carlton Pacifik Place, Jakarta, Selasa (23/9/2014).

"Saya rasa emerging market sudah harus bersiap untuk hadapi kenaikan Fed Rate. Akan ada capital inflow yang berkurang dan selanjutnya capital outflow ke Amerika dan dolar AS akan menguat. Kita akan menghadapi masalah di financial sector," papar Chatib.

Menurutnya, salah satu faktor untuk tetap bisa menjaga fundamental ekonomi Indonesia adalah menaikkan harga BBM bersubsidi. Kenaikan harga akan membuat konsumsi berkurang sehingga impor BBM akan ikut turun. Akibatnya, kebutuhan valas untuk impor juga berkurang dan rupiah akan lebih stabil.

Tingginya impor BBM, lanjut Chatib, juga membuat neraca perdagangan dan transaksi berjalan Indonesia mengalami defisit. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia periode Januari-Juli 2014 defisit US$ 1,02 miliar. Sementara defisit transaksi berjalan pada kuartal II-2014 adalah US$ 9,1 miliar atau 4,27% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Agar bisa surplus, subsidi harus dikurangi. Saya tahu ini tidak mudah, tapi ini harus dilakukan untuk memperlebar ruang fiskal," tegas Chatib.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2014, tambah Chatib, sudah ada dana untuk program kompensasi akibat kenaikan harga BBM sebesar Rp 5 triliun.

"Saya sudah sediakan alokasi agar bisa pemerintah menaikkan harga BBM. Agar memberi ruang fiskal yang berlebih," ucapnya.

Selain kenaikan harga BBM, Chatib juga menyebutkan bahwa perbankan perlu bersiap menghadapi dampak kenaikan bunga di AS. Caranya adalah dengan menjaga kesehatan industri perbankan.

"Global equity di sektor keuangan sewaktu-waktu bisa berpindah posisi. Kita lihat 2008 itu krisis, NPL tinggi, bank kolaps, dan itu membahayakan bank-bank kecil. Makanya likuiditas diperketat. Masalah bank saat itu adalah kesehatan bank. Yang diperlukan saat itu adalah pengetatan likuiditas," jelasnya.

(drk/hds)