Harga BBM Mau Naik, Jokowi Ditolak Kepala Daerah Karena Beda Partai

Jakarta - Rencana pemerintahan baru pimpinan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) menaikkan harga BBM subsidi tidak mulus. Sejumlah kepada daerah menolak karena alasan beda partai.

Hal ini disampaikan oleh Yenny Wahid dalam seminar Bank Dunia soal 'Bersama Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan' di Gedung Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail, Jakarta, Selasa (23/9/2014).

"Banyak kepala daerah yang kami temui tidak mau mendukung program-program pemerintahan akan datang hanya masalah beda partai," ujar Yenny.

"Contohnya soal rencana kebijakan Pak Jokowi yang mau menaikkan harga BBM, banyak kepala daerah hanya karena beda partai politik tidak mau mendukung rencana kebijakan tersebut," tutur Yenny.

Menurut Yenny yang mewakili Wahid Institute dalam seminar ini, sejumlah ekonom saat ini sudah sepakat, kenaikan harga BBM subsidi jadi keharusan.

"Padahal sudah sangat jelas, para ekonom sudah sepakat dengan menaikkan harga BBM subsidi dampaknya jauh lebih baik. Asalkan pemerintah mau mengalihkan penghematan subsidi BBM ke sektor produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata Yenny.

Seminar ini dihadiri sejumlah tokoh, antara lain Anies Baswedan, Wakil Presiden Boediono, dan juga Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla.

(dnl/hds)