.webp)
Tim Transisi pemerintahan baru pimpinan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) berencana membuka Petral yang selama ini bertugas untuk melakukan impor minyak.
Kenapa dan siapa yang ingin Petral ini segera dibekukan, berikut rangkuman detikFinance, Rabu (24/9/2014).
Agar Pertamina Bebas Politik
|
|
Kemudian, Pertamina juga diminta mengambil alih pengelolaan terhadap kontrak-kontrak migas yang akan habis. Memprioritaskan Pertamina dalam ekplorasi dan eksploitasi migas. Ini semua menuntut adanya manajemen profesional.
"Pertamina untuk bekerja secara lebih profesional dan berkelas dunia di bawah pimpinan kalangan profesional yang memiliki integritas dan kapasitas tinggi serta siap bekerja keras. Revolusi mental bagi pegawai BUMN migas untuk memperbaiki etos kerja. Pertamina harus bebas dari campur tangan politik praktis," paparnya.
Pemerintah Belum Putuskan Pembubaran Petral
|
|
"Belum diputuskan," kata JK singkat saat ditemui usai seminar Bank Dunia soal 'Bersama Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan' di Gedung Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail, Jakarta, Selasa (23/9/2014).
Jadi Sasaran Mafia Minyak?
|
|
Dolfi mengatakan, pembekuan Petral dilakukan, agar impor BBM selama ini tidak lagi melalui perantara, tapi langsung dilakukan oleh Pertamina sendiri.
"Karena kalau anak perusahaan ini sangat fleksibel, dia mengunakan mekanisme perusahaan biasa, secara bisnis. Kalau yang melakukan Pertamina, dia punya acuan ada terikat Undang-Undang BUMN, di mana ada tanggung jawab kepada negara dan rakyat Indonesia. Kalau anak usaha kan dia sudah meyisihkan keuntungan untuk anak usahanya, sebelum masuk Pertamina. Implikasi ke konsumen harganya lebih tinggi sedikit," ujarnya.
Dolfie menyatakan, pihaknya juga mengindikasikan adanya mafia minyak yang bermain di tubuh Petral. Meski hal tersebut belum bisa dibuktikan.
"Salah satunya itu (karena ada mafia minyak) itu indikasinya ada. Kalau anak perusahaan kan tidak bisa dikontrol, masuk keluarnya minyak yang ditangani anak usaha. Padahal kita tahu, minyak ini komoditi dari mafia di mana-mana, di Amerika Serikat di Rusia dan lainnya," tutupnya.
Dari Dulu Ingin Dibubarkan Namun Tak Berhasil
|
|
Menurutnya, salah satu yang jelas terlihat adalah mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo, yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI).
"Zamannya Pak Agus Marto jadi Menteri Keuangan, kan BUMN itu yang memegang Kementerian Keuangan, hanya saja pelaksana teknisnya di Menteri BUMN. Saat itu Pak Agus Marto sebagai bendahara negara sudah minta direvisi pola distribusi BBM, tidak lagi lewat Petral," kata Dolfi ditemui usai Tim Transisi bertemu Bappenas, di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (23/9/2014).
Namun belum sempat berhasil membubarkan atau membekukan Petral, Agus Martowardjo keburu diganti menjadi Gubernur BI.
"Belum sempat bekukan keburu diganti. Ada juga yang kelihatan ingin bubarkan Petral yakni Menteri BUMN Dahlan Iskan, tapi juga nggak kesampaian, semoga yang berhasil," tutupnya.
Ini alasan Pertamina Impor Minyak Lewat Petral di Singapura
|
|
"Petral merupakan best practice dalam industri migas. Dan sebagian besar perusahaan minyak termasuk NOC (National Oil Company) juga memiliki perusahaan seperti Petral, di antaranya Shell yang punya Sietco, Petronas punya Petco, BP ada BP Trading, PTT ada PTT Trading, Petrochina ada Petrochina International yang bermarkas juga di Singapura. SK Energy punya SK Energy International yang bermarkas di Singapura juga," ujar Karen dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, akhir tahun lalu.
Karen mengatakan, pembentukan Petral juga berfungsi untuk mengurangi risiko perusahaan dalam bisnis jual-beli minyak dan gas.
"Petral juga sebagai bentuk risk management exposure bisnis korporasi," ucapnya.
Karen menambahkan, alasan penunjukan Petral sebagai perusahaan trading Pertamina adalah karena fleksibilitas dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan operasionalm dan pemanfaatan kesempatan usaha di pasar.
"Untuk kegiatan ekspor maupun impor minyak atau BBM, Petral juga tidak bisa memutuskan langkah sendirian, ada mekanisme yang berlaku di mana dalam pengadaan atau penjualan harus sesuai kebutuhan dan permintaan dari Pertamina. Kemudian oleh Pertamina dievaluasi apakah pengadaan impor atau ekspor disetujui apa tidak, jika disetujui maka transaksi dilakukan," kata Karen.
Halaman 2 dari 6
