Jokowi Rencana Naikkan Harga BBM, Ini Skenario APBN 2015

Jokowi Rencana Naikkan Harga BBM, Ini Skenario APBN 2015

- detikFinance
Senin, 29 Sep 2014 12:56 WIB
Jokowi Rencana Naikkan Harga BBM, Ini Skenario APBN 2015
Jakarta - Dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2015 yang rencananya bakal disahkan DPR siang ini, kuota BBM subsidi tidak dikunci, meski jatahnya ditetapkan 46 juta kiloliter (KL). RAPBN memperhitungkan kenaikan harga BBM subsidi.

Memang pemerintahan baru pimpinan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK), berencana menaikkan harga BBM subsidi meski besaran dan waktunya belum dipastikan.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Ahamdi Noor Supit menyebutkan, kenaikan harga BBM subsidi mampu menahan konsumsi bensin premium maupun solar subsidi. Sehingga kuota 46 juta kiloliter yang ditetapkan tahun depan tidak akan kembali jebol.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau naikkan harga BBM pasti tidak akan terlampaui (kuota)," ujar Ahmadi di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (29/9/2014)

Ini terbukti seperti tahun lalu, saat harga BBM subsidi jenis premium dinaikkan menjadi Rp 6.500 per liter dan solar menjadi Rp 5.500 per liter, konsumsi BBM subsidi bisa turun 2 juta KL dari yang diperkirakan.

"Dari pengalaman kita 2013 itu otomatis drastis menurun. Mungkin masyarakat ingin lebih mengirit pengeluaran," sebutnya.

Aksi penyelundupan BBM yang masih terjadi, menurut Ahmadi, juga akan hilang dengan sendirinya. Karena harga BBM subsidi yang dijual tidak terlalu jauh berbeda dengan negara-negara tetangga.

"Penyelundupan juga tidak akan begitu menarik. Karena selisihnya juga tipis. Itu akan mengurangi," kata Ahmadi.

Ahmadi menambahkan, dengan kenaikan harga BBM subsidi, maka kuota konsumsi BBM subsidi tidak perlu dikunci. Tapi pemerintahan baru nanti masih perlu melakukan penataan distribusi BBM subsidi.

"Sebetulnya di 2014 ketika kita kunci, pemerintah itu diminta berupaya ada upaya yang serius. Meskipun akhirnya kuota BBM subsidi tetap jebol" tegasnya.

Keputusan ini bisa saja berubah saat APBN Perubahan (APBN-P) 2015. Tergantung dinamika pembahasan nanti antara pemerintah dan anggota dewan yang baru.

"Kita lihat nanti di APBN-P apakah butuh dikunci atau tidak," tukasnya.

(mkl/dnl)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads