Jokowi Disarankan Pakai Pola Subsidi BBM Tetap Per Liter

Jakarta - Langkah besar presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) di awal pemerintahan akan dimulai dengan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Rencananya, kebijakan ini akan direalisasikan pada November 2014 dengan nominal Rp 3.000/liter.

"Itu sudah menjadi langkah besar dari pemerintahan Jokowi dalam mereformasi subsidi," kata Destri Damayanti, Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), kepada detikFinance, Selasa (30/9/2014).

Namun, Destry menilai kenaikan harga BBM ini baru langkah awal. Ke depan, Jokowi harus mengubah pola subsidi BBM yang selama ini tidak tepat sasaran dan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Destry menyarankan Jokowi perlu menerapkan pola subsidi tetap (fix subsidy). Artinya pemerintah memberikan subsidi BBM per liter dalam jumlah tertentu, dan sisanya dibayar masyarakat sesuai harga keekonomian.

Misalnya pemerintah memberikan subsidi tetap sebesar Rp 2.000/liter. Artinya jika di pasar harga BBM adalah Rp 10.000/liter, masyarakat hanya membayar Rp 8.000/liter. Kalau harga keekonomian BBM turun jadi Rp 9.000/liter, maka harga yang dibayar masyarakat juga turun menjadi Rp 7.000/liter.

"Jadi selanjutnya fix subsidy itu sudah mulai diberlakukan," ujarnya.

Destry menilai skema ini dapat memberikan kepastian untuk pengelolaan APBN. Pemerintah tidak perlu cemas subsidi BBM akan membengkak saat harga minyak dunia naik atau nilai tukar rupiah melemah. Apapun yang terjadi, pemerintah sudah memberikan subsidi yang bersifat tetap.

"Jadi bisa memberikan kepastian untuk APBN ke depan. Tidak khawatir lagi soal lonjakan subsidi," tegasnya.

Dengan begitu, menurut Destry, pemerintahan Jokowi bisa menyusun APBN yang lebih tepat dan kredibel. Bahkan kalau bisa tidak perlu lagi mengubah APBN pada pertengahan tahun.

"Pemerintah bisa melihat apa yang harus dioptimalkan. Kan seharusnya yang produktif dan tidak konsumtif. Sehingga bisa mendorong pertumbuhan," tutur Destry.

(mkl/hds)