Harga BBM Tak Naik, Utang Negara Pasti Membengkak

Jakarta - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi diharapkan bisa terjadi di pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Bila tidak, maka dipastikan utang negara akan semakin membengkak.

Fauzi Ichsan, Ekonom Standard Chartered Bank, menuturkan anggaran subsidi BBM tahun depan sudah hampir Rp 280 triliun. Untuk membiayai subsidi tersebut, pemerintah menambah utang dalam komposisi defisit anggaran.

"Uang mensubsidi itu betul dari utang. Kalau harga BBM tidak dinaikkan, utang itu pasti terus meningkat," katanya kepada detikFinance usai acara Diskusi Seleksi Menteri detik.com di Rumah Maroko, Jakarta, Selasa (30/9/2014).

Fauzi menyebutkan rata-rata produksi minyak nasional saat ini adalah sekitar 800 ribu barel per hari (bph) dengan tren terus menurun. Sementara konsumsi mencapai 1,5 juta bph. Jadi mau tidak mau Indonesia harus mengimpor minyak dan BBM.

Harga internasional untuk Premium dan Solar bersubsidi sekarang rata-rata Rp 11.000-12.000 per liter. Kemudian disubsidi hingga harga jualnya menjadi Rp 6.500/liter untuk Premium dan Rp 5.500/liter untuk Solar. Itulah penyebab anggaran subsidi BBM menembus ratusan triliun rupiah.

"Anggaran bisa terus membengkak dan membuat pemerintah menambah utang terus," tegasnya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, posisi utang pemerintah per Agustus 2014 adalah Rp 2.531,81 triliun. Naik dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar Rp 2.500,94 triliun.

Padahal, tambah Fauzi, tidak akan mudah mencari utang pada tahun depan, terutama melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Pasalnya, kemungkinan suku bunga di Amerika Serikat (AS) akan naik sehingga aliran modal cenderung untuk mengarah ke Negeri Paman Sam.

Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, akan sulit untuk memperoleh dana dari pasar. Kalaupun ada, mungkin biayanya akan lebih mahal.

"Dengan mulai terbatasnya dana murah karena ekspektasi suku bunga itu, maka sebaiknya ketergantungan Indonesia terhadap utang mulai dibatasi. Ada saja yang beli SBN, tapi bunganya jadi tinggi," paparnya.

Untuk itu, demikian Fauzi, pemerintah harus dapat menekan defisit anggaran di bawah 2% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015, defisit ditetapkan 2,21% PDB.

"Makanya defisit APBN harus ditekan sebisa mungkin. Kalau bisa di bawah 2%, kenapa tidak. Caranya adalah dengan mengurangi subsidi BBM melalui kenaikan harga," jelasnya.

(mkl/hds)