Andy Noorsaman Sommeng, Kepala BPH Migas, menilai langkah tersebut sudah tepat. Namun, dia menyarankan kenaikannya lebih tinggi lagi.
"Lebih baik Rp 4.000/liter. Disparitas makin kecil," ujarnya kala ditemui di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Rabu (1/10/2014).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau disparitas dengan harga pasar makin kecil, itu bisa berkembang sektor swasta. Semakin banyak yang ada, jadi persediaan BBM nasional jadi lebih baik," katanya.
Menurut Andy, PT Pertamina (Persero) sudah bisa bersaing dengan perusahaan swasta untuk menyalurkan BBM bersubsidi. Dia menilai, Pertamina saat ini menanggung tugas yang tidak mudah menyalurkan BBM bersubsidi ke seluruh pelosok daerah.
"Pertamina sudah besar. Sekarang justru permasalahannya Pertamina kewalahan untuk menjalankan distribusi BBM dari Sabang sampai Merauke. itu tidak gampang," tegasnya.
Jika semakin banyak perusahaan swasta yang menjadi penyalur BBM bersubsidi, tambah Andy, BPH Migas akan mengatur harga jualnya. Jangan sampai ada kartel yang akhirnya merugikan konsumen.
"Harga itu nggak boleh harga kartel. Mereka bersepakat, terus sama-sama tetapkan, itu nggak boleh. Nanti BPH migas yang menentukan batas harga, mereka kompetisi di situ," jelasnya.
(mkl/dnl)











































