Perintah JK ke PLN: Jangan Urusi Dapur Orang!

Jakarta - Pada 20 Oktober 2014, Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) resmi memimpin pemerintahan baru. JK akan memberi instruksi ke PT PLN (Persero), salah satunya jangan mencampuri urusan dapur investor swasta yang membangun pembangkit listrik.

"Memang ya, salah satu paling ribet itu urusan sama PLN. Saya nggak tahu apa karena PLN terlalu hati-hati, tapi saya minta nanti PLN jangan terlalu mengurusi isi dapurnya investor," ujar JK di acara National Conference on Electrical Power Business & Techology, Jakarta Convention Centre, Jakarta, Kamis (2/10/2014).

JK mengungkapkan, investor yang bekerjasama dengan PLN, khususnya Independent Power Producers (IPP) sering direpotkan dengan keingintahuan PLN.

"PLN ingin tahu betul, berapa kalori batu bara yang digunakan, mesin dari mana, berapa investasi pembangkitnya, macam-macam. Kamu kalau beli nasi goreng apa harus tanya dulu berasnya ditanam di mana? Gorengnya pakai gas atau minyak tanah? Sambalnya buatnya seperti apa? Beli nasi goreng urusannya enak apa tidak," katanya.

"Sama seperti listrik, terserah IPP-nya mau batu baranya dari mana, kalori berapa, mesin dari mana, untungnya berapa terserah investornya, yang penting dia bisa transfer listrik sesuai yang diinginkan, daya nya sesuai. Karena dengan PLN ingin terlalu banyak tahu akibatnya negosiasi kontrak tidak selesai-selesai, pembangkit nggak jadi-jadi," tambahnya.

Ia juga mengaku, pernah mengalami hal yang kurang menyenangkan ketika berbisnis dengan PLN. Ketika itu ia investasi pembangkit listrik tenaga hidro (PLTH) berkapasitas 200 MW, listriknya untuk Sumsel sudah jalan, namun PLN belum bangun transmisinya.

"Tapi karena transmisinya harus lewat hutan mereka (PLN) nggak mau, tertunda hingga 1,5 tahun. Akibatnya PLN harus menggunakan BBM untuk bangkitkan listrik di Palu, padahal ongkos buat transmisi dari pembangkit PLTH saya cuma Rp 50 miliar, tapi karena transmisinya tidak jadi-jadi PLN rugi (inefisiensi) Rp 1 triliun setahun," tutupnya.

(rrd/dnl)