Curhat Pengusaha Tambang: Usaha Tarik Investor Hancur Karena Kisruh Politik

Jakarta - Terpilihnya Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden Indonesia selama lima tahun mendatang, sempat beri angin segar terhadap kalangan usaha. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melejit melalui pembelian bersih investor asing senilai Rp 57,26 triliun.

Namun, optimisme surut pasca pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang dikuasai oleh partai oposisi.

"Saat ada tuntutan pemerintah untuk melakukan hilirisasi, kita bantu dengan membangun smelter dan mencari kerjasama dengan investor asing. Tapi usaha kita itu hancur karena kisruh politik yang menganggu," kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) Poltak Sitanggang di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (7/10/2014)

Menurut Poltak, investor bukan hanya melihat partai oposisi yang menjadi penguasa di parlemen. Akan tetapi juga kekhawatiran pimpinan parlemen tidak memiliki kepekaan terhadap perekonomian, khususnya sektor pertambangan.

"Pasti dari sisi kebijakan pemerintah Jokowi akan dijegal. Tapi lebih dari itu investor melihat pimpinan DPR atau MPR itu harus memiliki sense of crisis dan sense of belonging terhadap negara ini," tegasnya.

Pasca terbitnya undang-undang (UU) Minerba tahun 2009 silam, dan kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah, menambah 3 juta pengangguran baru. Karena banyak pengusaha yang tidak mampu membangun smelter.

Sehingga cara yang paling tepat adalah dengan menjalin kerjasama dengan investor asing. Untuk itu dibutuhkan kondisi iklim investasi yang aman dan kondusif.

"Menarik investasi itu tidak mudah. Mereka perlu pastikan negara kita aman dan menguntungkan. Kita coba menarik investasi, tapi buyar karena akhirnya terganggu dengan permasalahan politik," sebut Poltak.

(mkl/dnl)