BI: Makin Cepat Ada Keputusan Soal BBM, Makin Baik

Jakarta - Pemerintahan baru pimpinan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) akan mulai berjalan 20 Oktober mendatang. Salah satu hal yang harus segera diputuskan oleh duet ini adalah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Semakin cepat pemerintah buat keputusan soal BBM, makin baik untuk kepastian berapa inflasi kita ke depannya. Jadi kita bisa set suku bunga," kata Mirza Adityaswara, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), dalam kala ditemui di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Senin (13/10/2014).

Besaran kenaikan harga BBM, lanjut Mirza, sebaiknya yang berdampak maksimal terhadap penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan defisit transaksi berjalan. Jika kenaikannya tidak seberapa, maka dikhawatirkan dampak positifnya juga minimal.

"Kita ingin APBN membaik dengan signifikan. Kalau naik Rp 1.000/liter, inflasi mungkin kecil tapi dampak ke APBN dan impor BBM juga tidak banyak. Kalau Rp 3.000 mungkin inflasi tinggi, tapi market sudah ekspektasi naik Rp 3.000," jelasnya.

Kenaikan harga BBM, tambah Mirza, hanya satu kebijakan yang harus ditempuh Jokowi-JK. Di luar itu, masih ada sederet kebijakan struktural yang harus dilakukan untuk menjaga kestabilan ekonomi Indonesia.

Oleh karena itu, Mirza berharap pemerintahan mendatang memiliki tim ekonomi di kabinet yang mumpuni. "Tim kabinet harus segera membuat paket kebijakan reformasi struktural. Misalnya perbaikan sektor riil, ketahanan pangan, ketahanan energi, infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya," tuturnya.

Ketika sektor riil dibenahi, menurut Mirza, BI tidak akan bekerja sendiri kala terjadi guncangan. "Kalau tidak ada reformasi struktural, maka defense kita hanya di moneter. Akhirnya BI yang mempertahankan. Padahal instrumen BI terbatas," katanya.

(hds/ang)