Banyak Pembangkit Listrik Dibangun di Zaman SBY, Tapi Masih Belum Cukup

Jakarta - Selama masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), cukup banyak pembangkit listrik yang dibangun untuk menambah kapasitas listrik nasional.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang naik, mengakibatkan kebutuhan listrik meningkat. Melihat kondisi tersebut pemerintah sejak 2009 menggeber pembangunan pembangkit listrik.

Presiden SBY mengeluarkan Perpres No. 71/2006 jo Perpres No. 59, yakni program percepatan pembangunan pembangkit PLTU batu bara 10.000 MW tahap I.

Dari program tersebut, berdasarkan data Kementerian ESDM, hingga kini pembangkit yang sudah beroperasi memasok listrik secara komersial mencapai 6.377 MW.

Namun, tentunya hal tersebut belum cukup, pemerintah pun sudah mengeluarkan program percepatan pembangunan PLTU tahap II yang lebih banyak melibatkan pihak swasta yang diatur dalam Perpres No. 4/2010 jo Perpres No. 48/2011.

Sehingga, saat ini total pembangkit listrik nasional sampai Maret 2014 sudah mencapai sekitar 49.630 MW. Dari total kapasitas listrik tersebut 72% dikelola oleh PLN atau sekitar 36.000 MW, sisanya ada dari Independent Power Producer (IPP) 21%, Private Power Utility (PPU) 4%, dan Izin Operasi (IO) non BBM sekitar 3%.

Dari semua pembangkit listrik yang dimiliki Indonesia saat ini, 50% masih bergantung pada batu bara, 23% menggunakan gas bumi, sisanya ada dari BBM 12,5%, energi air, panas bumi, dan lainnya.

Bahkan di sisa waktu masa pemerintahan SBY yang akan habis, setidaknya ada 9 pembangkit listrik tambahan yang menambah kapasitas listrik nasional dan mengurangi defisit listrik di beberapa daerah, yakni:

1. PLTU Nagan Raya Unit 1 dan 2 (2 x 110 MW)di Aceh
PLTU Nagan Rayaterletak di Desa Suak Puntong, Kabupaten Nagan Raya. Selain meningkatkan pasokan listrik di wilayah Aceh dan Sumatera Utara, PLTU Nagan Raya berpotensi menghemat BBM sekitar 195 ribu kilo liter atau setara Rp 1,67 triliun per tahun.
 
2. PLTU Tanjung Balai Karimun (2 x 7 MW) di Kepulauan Riau
PLTU Tanjung. Balai Karimun terletak di Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. PLTU ini berpotensi menghemat BBM sekitar 24 ribu kilo liter atau setara Rp 212 milyar per tahun.
 
3. PLTU Teluk Sirih (2 x 112 MW) di Sumatera Barat
PLTU Teluk Sirih terletak di Desa Teluk Sirih, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Padang, Sumatera Barat. PLTU ini berpotensi menghemat BBM sekitar 397 ribu kilo liter atau setara Rp 3,4 triliun per tahun.
 
4. PLTU Tarahan Baru #1 (100 MW) di Lampung
PLTU Tarahan Baru terletak di Kecamatan Sebalang, Kabupaten Lampung Selatan. PLTU ini berpotensi menghemat BBM sekitar 177 ribu kilo liter atau setara Rp 1,5 triliun per tahun.
 
5. PLTU Pelabuhan Ratu (3 x 350 MW) di Jawa Barat
PLTU Pelabuhan Ratu di Desa Jayanti, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, PLTU ini berkontribusi dalam meningkatkan pasokan listrik di wilayah Jawa Barat bagian Selatan dan sistem Jawa Bali pada umumnya.

6. PLTU Tanjung Awar-Awar #1 (350 MW) di Jawa Timur
PLTU Tanjung Awar-Awar berlokasi di Desa Wadung Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Pembangkit ini akan berkontribusi dalam meningkatkan pasokan listrik di Jawa Timur dan sistem Jawa Bali pada umumnya.
 
7. PLTU Barru (2 x 50 MW) di Sulawesi Selatan
PLTU Barru terletak di Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru. Selain berkontribusi bagi peningkatan pasokan listrik di wilayah Sulawesi Selatan, PLTU seluas 40 ha ini berpotensi menghemat BBM sekitar 177 ribu kilo liter atau setara Rp 1,5 triliun per tahun.
 
8. PLTU Kendari #1 (10 MW) di Sulawesi Tenggara
PLTU Kendari terletak di Desa Soropia, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe. PLTU ini berpotensi menghemat pemakaian BBM sekitar 17 ribu kilo liter atau setara Rp 151 milyar per tahun.
 
9. PLTU Mataram #3 (25 MW) di Nusa Tenggara Barat
PLTU Mataram terletak di Desa Kebon Ayu Jeranjang Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat. PLTU ini berpotensi menghemat BBM sekitar 44 ribu kilo liter atau setara Rp 379 milyar per tahun.

Namun, tantangan pemerintahan baru cukup berat di sektor listrik, pasalnya masih ada sekitar 20% penduduk Indonesia yang belum menikmati listrik.

Tantangan menambah dan membangun pembangkit listrik baru juga tidak mudah, selain butuh dana yang besar, hambatan klasik mulai dari pembebasan lahan, perizinan dan lainnya harus menjadi prioritas pemerintahan yang baru untuk diselesaikan.

Karena, jika tidak segera ada perubahan yang drastis, maka Indonesia dapat terancam ekonominya karena kekurangan pasokan listrik. Setiap 1% pertumbuhan ekonomi, maka kebutuhan listrinya naik 1,5%.

Gambaran umum kondisi Kelistrikan Nasional:

• Total Kapasitas Pembangkit: 49.630 MW
• Konsumsi listrik 2013: 188 TWh (rumah tangga 41%, industri 34%, bisnis 19%, dan Publik 6%).
• Rasio Elektrifikasi hingga 2013: 80,51%
• Total Investasi 2012 mencapai US$ 7,16 miliar.

(rrd/ang)