SBY Rintis Pengalihan BBM ke BBG

Jakarta - Sejak 2011 pemerintah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencanangkan program konversi BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG). Alasannya, Indonesia memproduksi banyak gas, harga murah namun tak termanfaatkan maksimal dan 'terpaksa' diekspor ke luar negeri.

Sementara Indonesia mengimpor hampir 1 juta barel (minyak dan BBM), dengan menggelontorkan dana US$ 150 juta per hari untuk impor tersebut.

Sebagai gambaran, cadangan minyak nasional hanya sekitar 3,7 miliar dan diperkirakan akan habis 11 tahun lagi. Sementara cadangan gas Indonesia 2012 mencapai 103,35 Triliun Kaki Kubik (TCF), dengan produksi rata-rata mencapai 8.698 juta kaki kubik.

Tapi, program ini tampak tersendat-sendat, ribuan converter kit yang dibagi pemerintah secara gratis mengandalkan dana APBN tampak sia-sia karena banyak mobil yang mencopot converter kit yang dibagikan tersebut, alasannya simpel susah cari SPBG (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas).

Melihat mandeknya program ini, Kementerian ESDM membentuk Tim Percepatan Konversi BBM ke BBG. Kementerian ESDM menargetkan, hingga 2014 sudah terbangun sebanyak 71 unit SPBG dan 13 unit MRU.

Bila terbangun semua, jumlah tersebut meningkat dua kali lipat dari yang dibangun pada 2013 sebanyak 32 SPBG dan 6 MRU.

Apalagi di 2014 dianggarkan dana dari APBN, untuk pembangunan 10 SPBG dan 4 MRU di Jabodetabek dan 4 SPBG di Semarang. Itu belum termasuk investasi Pertamina sebanyak 10 SPBG dan 3 MRU di Jabodetabek. Lalu PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) membangun 6 SPBG di Jabodetabek dan 2 SPBG di Jawa Timur, serta 1 SPBG di Riau.

Patut disayangkan, dari semua rencana tersebut hanya sekitar 29 SPBG saja yang terbangun, lebih sayang lagi hanya 15 saja yang aktif beroperasi, sisanya ditutup karena tak ada yang beli.

Padahal, menurut Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo, bila program konversi BBG ini berhasil atau berlaku secara nasionalm akan menghemat 25% volume BBM subsidi, atau sekitar Rp 49,96 triliun, dengan hanya sekitar 1,1 juta unit kendaraan yang menggunakan BBG.

Tugas pemerintahan yang baru nanti adalah mencarikan titik temu, tidak seperti saat ini, banyak yang ingin membangun SPBG, tapi tidak jadi karena kendaraan yang menggunakan BBG sedikit.

(rrd/ang)