.webp)
Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) harus berhadapan dengan banyak tantangan di awal jabatannya. Salah satunya adalah terkait dengan anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang terus membengkak.
Tahun ini, anggaran subsidi BBM dialokasikan sebesar Rp 246,5 triliun. Naik dari 2013 yang sebesar Rp 210 triliun. Sedangkan tahun depan diproyeksikan akan mencapai Rp 276,1 triliun atau sekitar 20% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Pemerintahan sebelumnya meninggalkan bom waktu bagi siapapun presiden yang nanti memimpin. Itu adalah subsidi BBM," kata Anwar Nasution, guru besar ekonomi Universitas Indonesia, kepada detikFinance beberapa waktu lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Apalagi setelah diketahui, subsidi BBM tidak tepat sasaran. Mayoritas konsumen premium dan solar adalah masyarakat kelas menengah ke atas. Masyarakat miskin cenderung tidak tersentuh anggaran tersebut.
Lebih buruk lagi, setiap lonjakan anggaran subsidi BBM mendorong pelebaran defisit APBN. Mau tak mau, pemerintah harus menambah utang. Padahal utang pemerintah sekarang sudah menembus Rp 2.500 triliun.
Di samping itu, subsidi BBM juga merusak fundamental ekonomi. Produksi yang terus menurun membuat konsumsi masyarakat harus dipasok dari impor. Hasilnya, negara mengalami defisit transaksi berjalan.
Dampaknya pun semakin melebar. Nilai tukar rupiah menjadi tidak stabil dan cenderung melemah karena kebutuhan pembayaran impor BBM menguras devisa. Dolar AS menembus level Rp 12.000 adalah buktinya.
Permasalahan ini bukan tidak pernah dibahas. Siapapun pemerintahannya, sangat mengerti bahwa subsidi itu harus dikurangi. Tapi sayangnya tidak pernah terimplementasi dengan benar.
Jokowi berulang kali mengemukakan wacana akan mereformasi subsidi BBM. Salah satunya dengan realokasi anggaran melalui kenaikan harga BBM bersubsidi.
Benar atau tidak, akan kita lihat beberapa waktu ke depan.
(mkl/hds)
