SKK Migas: Jokowi Hadapi Produksi Minyak Turun dan Subsidi BBM Besar

Jakarta - Hari ini, Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) resmi menjadi presiden dan wakil presiden. Di sektor minyak dan gas (migas), Jokowi-JK menghadapi turunnya produksi minyak dan tingginya subsidi BBM.

"Tantangan terbesar pemerintahan pak Jokowi-JK adalah persoalan energi. Dengan turunnya produksi migas (khususnya minyak) dan meningkatnya konsumsi energi (khususnya BBM), maka gap supply-demand energi (khususnya minyak) akan makin lebar. Ini membuat subsidi BBM yang dibebankan ke APBN juga makin besar," tutur Sekretaris SKK Migas Gde Pradnyana, Senin (20/10/2014).

Menurut Gde, cara untuk mengatasi beban subsidi BBM ini dengan menaikkan harga BBM subsidi tidak serta merta bisa berhasil.

Karena di tahun 2013 lalu, lalu dari Rp 4.500/liter menjadi Rp 6.500/liter, terbukti tidak bisa menahan beban subsidi BBM. Lalu, kenaikan tarif dasar listrik juga tetap membuat subsidi listrik bengkak.

"Itu akan terus seperti itu selama akar masalahnya tidak ditangani, yaitu masalah konsumsi energi yang berkeadilan. Persoalan di hilir tidak bisa dicarikan solusinya di hulu," jelas Gde.

Sebanyak 90% jatah atau kuota BBM subsidi saat ini, ujar Gde, banyak diserap oleh sektor transportasi. Karena itu, menurutnya, penyediaan transportasi murah jadi kuncinya.

"Selama ini masalah transportasi nyaris tanpa perlindungan dari pemerintah dan diserahkan ke swasta. Pola kebijakan liberal seperti itu tidak cocok dengan kita. Menurut saya, pemerintah harus merealokasi subsidi, dari subsidi barang (yaitu BBM) ke penyediaan transportasi murah dan mudah (affordable dan accessible)," papar Gde.

Dia bercerita, di Eropa dan Tiongkok, pemerintah memberi subsidi transportasi umum secara besar-besaran. Sementara angkutan pribadi dibatasi dan konsumsi energi dikenakan 'carbon-tax'. "Ini yang saya maksud konsumsi energi yang berkeadilan," imbuh Gde.

Menurutnya, kondisi ini sudah dipahami oleh Jokowi. Karena saat jadi Gubernur DKI, berkali-kali Jokowi mengatakan pembangunan transportasi harus memfasilitasi orangm bukan memfasilitasi mobil.

"Pemikiran-pemikiran beliau ini yang membuat saya menaruh kepercayaan besar pada Jokowi. Saya yakin legasi terbesar Jokowi dalam 5 tahun pemerintahannya adalah menghapus subsidi BBM. Dan saya yakin hal itu bisa dilakukan," ungkap Gde.

(dnl/ang)