Cerita RI Urus Listrik Sendiri Sudah Hampir 70 Tahun

Jakarta - Pengelolaan ketenagalistrikan di Indonesia melewati berbagai fase yang panjang, sebelum periode kemerdekaan hingga sudah kemerdekaan. Di Indonesia, pasokan listrik sempat dikelola oleh perusahaan Belanda hingga Jepang, namun semenjak 27 Oktober 1945, Indonesia secara mandiri mengelola listrik.

Pada 27 Oktober (besok) dikenal sebagai Hari Listrik Nasional (HLN). Tahun ini bertepatan diperingati yang ke-69 atau sejalan dengan usia kemerdekaan Indonesia.

"Hari listrik nasional bukan HUT PLN, ini sering keliru, ini memperingati dikelolanya listrik di Indonesia, oleh perusahaan nasional yang ada di Indonesia," kata Dirut PLN Nur Pamudji dalam acara peringatan HLN di Kantor PLN, Minggu (26/10/2014)

Ketenagalistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19 oleh perusahaan Belanda. Pada waktu itu beberapa pabrik gula di Jawa membutuhkan tenaga listrik, untuk produksi maupun penerangan, sumber energinya dari ampas batang tebu yang tersisa setelah airnya diambil untuk pembuatan gula.

Pada tahun 1927 Pemerintah Belanda mendirikan S’ Landswaterkracht-bedrijven (LWB; Perusahaan Negara Tenaga Listrik), yang mengelola beberapa pembangkit listrik seperti PLTA Plengan, PLTA Lamajan, PLTA Bengkok-Dago, PLTA Ubrug dan PLTA Kracak, di Jawa Barat; PLTA Tes di Bengkulu, PLTA Tonsea Lama di Sulawesi Utara, dan pembangkit listrik tenaga uap PLTU Gambir di Jakarta.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan, para tenaga kerja di perusahaan listrik dan gas bergerak mengambil alih perusahaan-perusahaan listrik dan gas yang dikuasai Jepang. Aksi ambil alih terjadi di beberapa kota seperti Surabaya, PLTA Mendalan, Kediri, Mojokerto, Probolinggo, Malang, Semarang, Pekalongan, Yogyakarta, Purwokerto, Bandung, Medan, Aceh, Manado dan Jakarta.

"Dulu listrik dikelola oleh pemerintah Jepang, sejak deklarasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 pun pengelolaan masih dikelola oleh lembaga listrik milik pemerintah Jepang," kata Nur Pamudji.

Pada September 1945 para pemuda serta pegawai Listrik dan Gas menghadap pimpinan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP),, mereka juga menghadap Presiden Soekarno, untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan listrik dan gas kepada pemerintah. Oleh Presiden Soekarno perusahaan itu diberi nama Djawatan Listrik dan Gas di bawah lingkungan Departemen Pekerjaan Umum dengan Penetapan Pemerintah nomor 1 tahun 1945 tertanggal 27 Oktober 1945.

Tanggal 27 Oktober 1945 kemudian dikenal sebagai Hari Listrik dan Gas. Dari tahun 1945 hingga 1975 peringatan Hari Listrik dan Gas selalu diperingati oleh karyawan listrik dan gas. Bahkan peringatan Hari Listrik dan Gas pada tahun 1960 dihadiri oleh Presiden Soekarno.

Tahun 1975, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, sempat menggabung Hari Listrik Nasional dengan Hari Kebaktian Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik yang jatuh tanggal 3 Desember. Namun karena pentingnya semangat dan nilai-nilai hari listrik, maka sejak 1992 Menteri Pertambangan dan Energi menetapkan tanggal 27 Oktober sebagai Hari Listrik Nasional.

"Pada 27 Oktober 1945 diambil oleh pemerintahan nasional, maka kita peringati sebagai hari listrik nasional," katanya.

Dalam peringatan HLN yang ke-69, pagi ini para karyawan, direksi PLN dan penggiat ketenagalistrikan melakukan aksi jalan santai. Kegiatan ini berlangsung di Kantor PLN ke Jalan Senopati, Jalan Pattimura kembali ke kantor PLN, menempuh jarak 4 Km yang diikuti kurang lebih 4.000 orang.

Selain di Jakarta, peringatan serupa juga dilakukan di Semarang, Surabaya, Palembang.

"Hari listrik kita peringati setiap tahun, hari ini solidaritas bersama-sama pelaku ketenagalistrikan, yang dominan orang-orang PLN di Jakarta," katanya.

Berikut gambaran umum kondisi Kelistrikan Nasional:

• Total Kapasitas Pembangkit: 49.630 MW
• Konsumsi listrik 2013: 188 TWh (rumah tangga 41%, industri 34%, bisnis 19%, dan Publik 6%).
• Rasio Elektrifikasi hingga 2013: 80,51%
• Total Investasi 2012 mencapai US$ 7,16 miliar.

(hen/hen)