Rencana Kenaikan Harga BBM Masih Misteri, Jadi Tidak Ya?

Rencana Kenaikan Harga BBM Masih Misteri, Jadi Tidak Ya?

- detikFinance
Selasa, 28 Okt 2014 08:05 WIB
Rencana Kenaikan Harga BBM Masih Misteri, Jadi Tidak Ya?
Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) berwacana mengurangi subsidi BBM dengan menaikkan harga BBM, jadi kah rencana tersebut?

Pasalnya, masalah di depan mata adalah menipisnya jatah BBM subsidi 46 juta kiloliter (KL) diperkirakan tidak akan cukup sampai akhir tahun. PT Pertamina (Persero) memperkirakan jika tetap digelontorkan sampai akhir tahun, kuota BBM subsidi akan jebol 1,61 juta KL.

Menjadi masalah, dalam APBN Perubahan 2014 kuota BBM subsidi tidak boleh ditambah seliterpun cukup tak cukup harus 46 juta kilo liter. Masalah kedua jikapun harus ditambah anggaran atau duit untuk menambal kekurangan 1,61 juta KL dari mana?

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebelum resmi menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden, Jokowi-JK berencana mengalihkan subsidi BBM dengan cara menaikkan harga BBM subsidi hingga Rp 3.000 per liter. Jadi Pak Jokowi naikkan harga?

Gubernur Bank Indonesia Agus Marto Desak Subsidi BBM segera dikurangi.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menyebutkan, ada beberapa hal yang menjadi fokus perhatian terkait permasalahan ekonomi di Indonesia. Salah satunya soal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Kenaikan harga BBM bersubsidi akan menyebabkan konsumsinya menurun, sehingga impor BBM pun ikut turun. Dampaknya, defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan bisa dikurangi dan akhirnya nilai tukar rupiah lebih stabil.

"Terkait ekonomi, saya melihat yang memang perlu disikapi adalah risiko defisit, risiko transaksi berjalan karena pengeluaran subsidi BBM besar," tegasnya di Gedung BI, Jakarta, Senin (27/10/2014).

Kenaikan harga BBM, lanjut Agus, juga bisa mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Defisit APBN bisa diturunkan karena subsidi BBM berkurang.

"Terkait dengan fiskal, subsidi BBM perlu dikendalikan dan dilakukan," ujarnya.

Selain transaksi berjalan, Agus juga menyoroti soal neraca jasa dan pendapatan yang mengalami defisit.

"Pemerintah harus upayakan ada perbaikan di neraca jasa dan pendapatan yang memberi tekanan US$ 37 miliar tiap tahun. Itu perlu diperhatikan," jelas dia.

Kepala BPH Migas Dorong Kenaikkan Harga BBM Rp 3.000-Rp 4.000/liter.

"Pertamina kan perkirakan jatah BBM subsidi tak cukup sampai akhir tahun. Dan kalau tetap dipaksakan digelontorkan akan jebol 1,61 juta KL," ujar Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Someng ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (27/10/2014).

Andy mengungkapkan, jatah BBM subsidi di APBN wajib mencukupi dari 1 Januari-31 Desember 2014. Namun, setelah berbagai upaya penghematan BBM subsidi, kebijakan pengendalian BBM subsidi tak mampu mengerem konsumsi BBM.

Salah satu pilihan yang terbaik saat ini hanya menaikkan harga BBM subsidi.

"Agar cukup konsumsinya bisadi rem dengan kebijakan pembatasan BBM, tak mengingat waktu yang makin mepet, satu-satunya jalan terbaik hanya dengan menaikkan harga BBM subsidi. Saran kami naikkan harganya Rp 3.000-Rp 4.000 per liter, itu cukup mengerem konsumsi 1,61 juta KL itu, kalau lewat berarti yang maling BBM lebih canggih," tutupnya.

Ini kata Menkeu Bambang Brojonegoro

Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan, mengaku sampai saat ini pemerintah belum membahas isu tersebut dalam sidang kabinet perdana hari ini.

"Kita tidak membahas itu. Memang belum menjadi pembahasan di sidang kabinet tadi," ujarnya di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (27/10/2014).

Menurut Bambang, soal kenaikan harga BBM harus dilihat dalam konteks perkembangan ekonomi secara keseluruhan. Tidak hanya untuk menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, tetapi harus memperhatikan inflasi, daya beli masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi.

"Tidak ada yang bilang jadi atau tidak, pokoknya kita lihat perkembangannya," kata Bambang.

Menurut Bambang, besaran dan waktu kenaikan harga BBM harus benar-benar tepat. Jangan sampai kebijakan ini justru menjadi blunder, karena pertumbuhan ekonomi turun drastis akibat daya beli masyarakat anjlok.

"Semua urgent, tapi yang paling penting adalah besarnya. Besarnya menjaga ketahanan ekonomi kita di tahun 2015, itu yang paling penting. Kita juga tidak ingin pertumbuhan terkoreksi terlalu dalam," papar Bambang.

Sofyan Djalil, Menko Perekonomian, menambahkan bahwa kenaikan harga BBM memang belum dibahas dalam sidang kabinet hari ini. Namun dia menyebutkan kebijakan ini pasti akan dibahas oleh pemerintah.

"Tadi belum dibahas di rapat kabinet. Tapi tentu akan ada pembahasan khusus," tuturnya.

Rencana Kenaikkan Harga BBM Dibahas Hari ini

Dirjen Migas Kementerian ESDM, Edy Hermantoro mengatakan, pihak ESDM diundang besok pukul 13.00 WIB ke kantor Menko Perekonomian.

"Besok kami siang jam 13.00 diundang ke Kemenko Perekonomian. Membahas masalah teknis perihal inflasi dan BBM," jelas Edy di kantor Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (27/10/2014).

Edy mengatakan, kemungkinan rapat yang akan dilakukan adalah terkait dampak kenaikan harga BBM subsidi.

"Tapi masih bahas teknis saja kalau BBM naik sekian inflasinya berapa," jelas Edy.

Sebelumnya memang sudah beredar rencana pemerintah baru pimpinan Presiden Jokowi untuk menaikkan harga BBM subsidi. Bahkan kabarnya harga BBM subsidi akan naik Rp 3.000/liter pada 1 November 2014.

Jokowi Belum Bahas Kenaikkan Harga BBM Subsidi

"Tadi siang dalam sidang kabinet belum ada pembahasan soal pengalihan subsidi BBM," ujar Menteri ESDM Sudirman Said di Kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (27/10/2014).

Sudirman menambahkan, sampai saat ini Presiden Jokowi juga belum memberikan instruksi terkait wacana menaikkan harga BBM subsidi.

"Belum ada arahan dari Pak Jokowi," ucapnya.

Ia menambahkan lagi, Presiden Jokowi baru memberikan instruksi bagaimana program-program yang menjadi visi-misi pemerintahan Jokowi-JK seperti kartu Indonesia sehat, kartu Indonesia pintar dan lainnya bisa segera dirasakan masyarakat.

"Pak Jokowi meminta bagaimana pemerintah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya segera menggelontorkan manfaat dari Kartu Sehat, Kartu Pintar, perbaikan irigasi yang memberikan manfaat langsung ke masyarakat kelas bawah bisa segera terealisasi, di mana pada waktunya nanti juga akan dibahas mengalihkan subsidi yang tidak tepat sasaran," tutupnya.
Halaman 2 dari 6
(rrd/ang)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads