Pertamina: 70% Kebutuhan Premium RI Harus Diimpor

Jakarta -

Sektor energi Indonesia harus menjadi prioritas khusus yang dibenahi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Pasalnya, 70% kebutuhan premium dan 30% kebutuhan solar nasional masih mengandalkan pasokan dari luar negeri alias impor.

"Kebutuhan energi khususnya BBM (bahan bakar minyak) terus meningkat tiap tahunnya seiring pertumbuhan ekonomi. Rata-rata pertumbuhan konsumsi mencapai 8-9% per tahun," kata Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero) Hanung Budya dalam pesan singkatnya kepada detikFinance, Selasa (28/10/2014).

Hanung mengatakan, saat ini kebutuhan BBM nasional masih mengandalkan pasokan dari luar negeri. "Kita impor 70% dari kebutuhan premium nasional. Untuk solar 30% impor," ungkapnya.

Penyebab dari ketergantungan impor ini adalah kapasitas kilang minyak nasional yang masih minim.

"Kapasitas kilang kita masih terbatas pada level 1 juta barel per hari. Kapasitas efektif hanya dapat mengolah 825.000 barel minyak mentah per hari untuk menjadi BBM," jelas Hanung.

Salah satu cara untuk mengurangi impor BBM adalah dengan menekan konsumsinya. Untuk itu, caranya tidak cukup hanya melalui pembatasan atau pengendalian, tetapi harus dengan kenaikan harga.

"Konsumsinya bisa direm dengan kebijakan pembatasan BBM. Tapi mengingat waktu yang makin sempit, satu-satunya jalan terbaik hanya dengan menaikkan harga BBM subsidi," tegas Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Someng.

Andy menyarankan kenaikan harga di kisaran Rp 3.000-4.000/liter. "Itu cukup untuk mengerem konsumsi," ujarnya.

(rrd/hds)