Puan Maharani dan Sofyan Djalil Jelaskan BBM Bersubsidi yang Sudah Kritis

Puan Maharani dan Sofyan Djalil Jelaskan BBM Bersubsidi yang Sudah Kritis

- detikFinance
Rabu, 29 Okt 2014 16:31 WIB
Puan Maharani dan Sofyan Djalil Jelaskan BBM Bersubsidi yang Sudah Kritis
Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan sejumlah menteri baru saja selesai rapat membahas akan habisnya jatah BBM subsidi sebelum akhir tahun. Meski jatah atau kuota 46 juta kiloliter (KL) sudah semakin menipis, tetapi pemerintah memastikan tidak ada tambahan.

"Kita baru selesai rapat koordinasi lengkap para menteri ekonomi dengan Wapres. Di dalam rapat membahas kondisi ekonomi Indonesia dan koordinasi antar kementerian," kata Menko Perekonomian Sofyan Djalil usai rapat di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (29/10/2014).

Sofyan mengungkapkan, dalam rapat juga dibahas masalah kuota BBM subsidi yang makin menipis. "BPH Migas dan Pertamina akan mengambil langkah-langkah agar jatah BBM subsidi cukup sampai akhir tahun. Tidak ada tambahan kuota BBM subsidi," tegasnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menambahkan, rapat kali ini juga membahas persiapan peluncuran program Kartu Pintar, Kartu Sehat, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Rencananya, 3 kartu ini akan mulai didistribusikan pada 7 November 2014.

"Pak Presiden dan Pak Wapres serta para menteri akan mendistribusikan langsung kartu-kartu ini ke berbagai daerah. Untuk tahap awal akan ada 1 juta kartu yang dibagi ke masyarakat yang masuk dalam kategori prasejahtera yang belum ter-cover Jamkesmas," jelas Puan.

Sebelumnya, Menteri ESDM Sudirman Said menjelaskan bahwa pemberian Kartu Sehat dan Kartu Pintar merupakan prasyarat jika pemerintah akan mengalihkan subsidi BBM.

"Yang dikerjakan awal adalah meyakinkan program pro masyarakat dijalankan. Barangkali Menko Kesra (sekarang Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) sudah menjelaskan akan dibagikan Kartu Sehat dan Kartu Pintar, karena akan dihitung alokasi subsidinya," ungkapnya.

Setelah Kartu Pintar dan Kartu Sehat yang merupakan janji kampanye Jokowi-JK dibagikan, lanjut Sudirman, langkah berikutnya adalah pengalihan subsidi.

"Setelah itu akan dilakukan penggeseran subsidi, mengembalikan subsidi kepada yang berhak," tuturnya.

(rrd/hds)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads