Fitra: Hasil Kenaikan Harga BBM Jangan untuk Tambah Gaji PNS

Jakarta - Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sudah selayaknya dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tapi jangan sampai anggaran penghematannya untuk pembayaran gaji dan operasional Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Hal ini diungkapkan oleh Yenny Sucipto dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) dalam diskusi diskusi bertema 'Mampukah Kabinet Jokowi Susun APBN Trisakti?' di Dapur Selera, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (2/11/2014).

Menurut Yenny, pentingnya kenaikan harga BBM bersubsidi memang terkait dengan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang semakin berat. Jika tidak ada kenaikan, maka defisit APBN bisa terus membengkak.

"Mau tidak mau memang kebijakan itu harus diambil. Tapi untuk ke depan, harus dikritisi soal belanja pegawai dan anggaran birokrasi," katanya.

Kenaikan harga BBM, lanjut Yenny, memberikan penghematan besar untuk negara. Tapi akan menjadi percuma bila realokasi justru kepada anggaran untuk PNS. Misalnya kenaikan gaji, biaya perjalanan dinas, atau pengadaan seminar dan rapat di hotel berbintang.

"Ini harus diantisipasi. Kenaikan harga BBM terjadi, ada penghematan. Tapi kami tidak ingin justru belanja itu untuk kepentingan birokrasi yang meningkat," tegasnya.

Hal tersebut, menurut Yenny, sudah terbukti dalam beberapa tahun terakhir. Ketika harga BBM naik, anggaran yang meningkat paling signifikan justru bukan kepada arah pembangunan atau kesejahteraan masyarakat.

"Tahun 2007 itu belanja pegawai Rp 73 triliun. Kemudian 2014 jadi Rp 263 triliun. Di samping itu untuk belanja modal dan barang itu 40% hanya dihabiskan birokrasi," paparnya.

Maka dari itu, kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus adil. Ketika masyarakat harus sedikit terbebani oleh kenaikan harga BBM, maka pemerintah juga harus merasakan hal yang sama.

"Jangan cuma rakyat yang jadi korban. Pemerintah juga harus rela berhemat untuk fiskal yang semakin sempit ini," tukas Yenny.

(mkl/hds)