Senin, 03 Nov 2014 10:12 WIB
Proyek Pembangkit Listrik 35.000 MW yang Dijanjikan Jokowi Dimulai 2015
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya target membangun sejumlah pembangkit listrik berkapasitas total 35.000 Mega Watt (MW) selama masa pemerintahannya. Menurut Nur Pamudji, Direktur Utama PT PLN (Persero), tidak semua pembangkit listrik itu dibangun oleh pemerintah.
"Kira-kira 20.000 MW dari swasta, 15.000 MW pemerintah. Tapi nanti bisa berubah," ungkapnya kala ditemui di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (3/11/2014).
Menurut Nur, biaya pembangunan pembangkit listrik adalah sekitar US$ 1,5 juta (Rp 18 miliar) per MW. Itu baru pembangkitnya, harus dibangun pula jaringan transimisi.
"Biaya transmisi jauh lebih murah. Misalnya biaya transmisi Palembang ke Riau itu sekitar US$ 1 miliar atau Rp 10 triliun," tuturnya.
Nur menyebut program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW akan dimulai tahun depan. Masa pengerjaan akan berbeda untuk setiap jenis pembangkit listrik.
"Kontruksinya mulai tahun depan. Masa pembangunan PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) sekitar 5 tahun. Kalau PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) tergantung size-nya. Kalau susah bisa sampai 7 tahun," jelasnya.
(hds/hen)
"Kira-kira 20.000 MW dari swasta, 15.000 MW pemerintah. Tapi nanti bisa berubah," ungkapnya kala ditemui di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (3/11/2014).
Menurut Nur, biaya pembangunan pembangkit listrik adalah sekitar US$ 1,5 juta (Rp 18 miliar) per MW. Itu baru pembangkitnya, harus dibangun pula jaringan transimisi.
Nur menyebut program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW akan dimulai tahun depan. Masa pengerjaan akan berbeda untuk setiap jenis pembangkit listrik.
"Kontruksinya mulai tahun depan. Masa pembangunan PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) sekitar 5 tahun. Kalau PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) tergantung size-nya. Kalau susah bisa sampai 7 tahun," jelasnya.
(hds/hen)
