Jokowi Mau Naikkan Harga BBM Subsidi, Ketua DPR Masih 'Gantung'

Jokowi Mau Naikkan Harga BBM Subsidi, Ketua DPR Masih 'Gantung'

- detikFinance
Senin, 03 Nov 2014 11:22 WIB
Jokowi Mau Naikkan Harga BBM Subsidi, Ketua DPR Masih Gantung
Jakarta - Ketua DPR-RI Setya Novanto angkat bicara soal rencana Presiden Jokowi memberikan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) terkait kompensasi kenaikan harga BBM subsidi. Secara prinsip, pihak DPR menyerahkan program tersebut kepada pemerintah, namun belum secara tegas merespons tanda setuju.

"Kita yakin itu sudah menyerahkannya kepada pemerintah," kata Ketua DPR-RI Setya Novanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/11/2014)

Namun, saat ditegaskan apakah posisi DPR menyetujui penuh soal rencana pemerintah Jokowi, Setya hanya menjawab diplomatis. "Kita lihat dulu. Kalau sudah lihat nanti akan kita evaluasi yang kurang," katanya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Setya mengaku sudah sempat berdiskusi dengan Presiden Jokowi terkait persoalan ini. "Saya waktu bersama-sama dengan Pak Jokowi berbicara dibicarakan, bagaimana ini membantu rakyat kecil. Tentu kan semuanya kan harus ada hitung-hitungan, pertimbangannya," katanya.

Ia menambahkan belakangan ini dirinya mengetahui soal kompensasi kenaikan harga BBM dengan KIP dan KIS dari pemberitaan media saja.

"Tentunya itu untuk kesejahteraan rakyat, ya karena sekarang ini rakyat itu harus kita perhatikan betul-betul dalam kompensasinya berkaitan dengan rakyat kecil, infrastruktur untuk pendidikan, kesehatan, BLSM," katanya.

Pemerintah mulai membagikan KIS dan KIP pada 3 November 2014. Ini merupakan salah satu program kompensasi untuk mengurangi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Pada tahap awal, Presiden Jokowi sudah membagikan 500 KIS dan KIP untuk pengungsi letusan Gunung Sinabung. Kartu ini baru bisa digunakan pekan ini.

Kartu-kartu ini disiapkan untuk menjadi jaring pengaman bagi rakyat kecil yang akan terimbas saat subsidi bahan bakar minyak (BBM) dialihkan ke sektor lain.

Pada APBNP 2014 disiapkan anggaran Rp 5 triliun telah disiapkan sebagai kompensasi. Bila indikatornya sama seperti tahun lalu, maka kompensasi ditujukan untuk 15,5 juta rumah tangga sasaran (RTS).

(hen/ang)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads