.webp)
Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mencapai ratusan triliun rupiah per tahun menyebabkan pemerintah sulit membangun berbagai infrastruktur. Salah satunya adalah bendungan dan irigasi, yang sangat dibutuhkan untuk mendorong produktivitas pertanian.
Akibat minimnya infrastruktur pertanian, petani kesulitan saat musim kering. Bencana kekeringan yang melanda sejumlah daerah menyebabkan pasokan produk pertanian berkurang sehingga harga naik cukup tajam.
"Saya baca di berita, katanya pemerintah mau bangun bendungan. Saya berharap bisa selesai dengan cepat. Jangan ditunda-tunda," tegas seorang pedagang sayur di Pasar Blok A, Jakarta Selatan, bernama Samsul kepada detikFinance, Selasa (4/11/2014).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara, minimnya infrastruktur waduk sebagai penampungan membuat petani tak berdaya ketika musim kering melanda. Samsul menyebut produk pertanian yang masuk ke jakarta berasal dari sejumlah daerah seperti Karawang, Bandung, Cipanas, Cianjur, dan Brebes.
"Kasihan teman-teman petani. Hujan deras kebanjiran, kemarau mereka kekeringan. Karena nggak punya bendungan itu," tuturnya.
Ia pun menyatakan dukungannya kepada pemerintah yang akan memangkas subsidi BBM asal pengalihannya dapat benar-benar diarahkan untuk pembangunan infrastruktur.
"Sudah, naikkan saja. Tapi harus dibangun yang benar. BBM nggak naik pun harga sayur naik. Yang penting naik ada hasilnya," ucap Samsul.
Pemerintah sendiri lewat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan dapat membangun 11 Bendungan dengan dana investasi yang dialokasikan mencapai Rp 8,2 triliun hingga tahun 2015.
"Rp 8,2 triliun untuk 11 bendungan sampai tahun 2015 ini. Jadi yang 5 di 2014 dan 6 di 2015," sebut Menteri PU Pera. Mochamad Basuki Hadimuljono.
Dana tersebut diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2014 dan tahun 2015. "Meskipun anggarannya tahun 2014, tapi kan proses dan lain-lain. Jadi pengerjaan fisik akan mulai di 2015," sambung dia.
Selain bendungan, Kementerian PU Pera juga akan melakukan perbaikan alias revitalisasi sejumlah saluran irigasi dari yang rusak ringan hingga rusak berat.
Ia mencatat, saat ini ada sejumlah saluran irigasi yang mengairi lebih dari 7 juta hektar lahan pertanian. Dari jumlah tersebut, hanya 20% yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
"Irigasi ini, kita punya lebih dari 7 juta hektar yang 50% di kabupaten, 30% di provinsi, dan 20% di pusat. Kalau ditanya anggaran, APBN cuma bisa cover yang 20%. Di kabupaten dan provinsi kita tidak bisa," jelasnya.
Ia menargetkan revitalisasi ini dapat selesai dalam 3 tahun meskipun target pemerintah dicanangkan penyelesaian dapat dilakukan dalam 5 tahun.
"Jadi kalau ada program rehabilitasi irigasi, kita akan rehabilitasi 3 juta hektar dalam 5 tahun. Tapi kita ingin coba dalam 3 tahun," kata Basuki.
(dna/hds)
