Total E&P Minta Jokowi Segera Putuskan Status Blok Mahakam

Balikpapan - Hingga kini belum ada keputusan pemerintah terhadap permintaan PT Total E&P Indonesie untuk menjalankan masa transisi selama 5 tahun di blok minyak dan gas (migas) Mahakam di Kalimantan.

Blok Mahakam kontraknya akan berakhir pada 31 Desember 2017 nanti. Total berharap Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa segera membuat keputusan terhadap proposal masa transisi itu.

"Mudah-mudahan pemerintahan yang baru lebih cepat tanggap, karena kalau keputusannya makin cepat maka semakin baik. Lebih jelas ke depan maka siapapun menjadi aktornya akan lebih gampang diputuskan," ujar VP Finance, VP HR, Communications and General Services Total E&P Indonesie, A. Noviyanto di Balikpapan, Rabu (12/11/2014).

Total memilih mengajukan proposal masa transisi ketimbang perpanjangan masa kontrak kerja di blok Mahakam karena melihat keinginan pemerintah
untuk menyerahkan blok Mahakam kepada PT Pertamina. Sehingga bagi Total opsi yang terbaik jika Pertamina mau masuk adalah mengajukan masa transisi.

Melalui proposal itu, Total mengajukan kerjasama dengan perusahaan migas pilihan pemerintah untuk membuat operating production unit untuk mengelola blok Mahakam.

Di operator ini Total akan memiliki porsi saham sebesar 30%, Inpex Corporation, perusahaan migas asal Jepang dan mitra Total di Blok Mahakam memiliki 30% saham, sedangkan 40% saham sisanya menjadi milik perusahaan migas yang akan mengelola Mahakam.

Selain itu, melalui operator itu pula Total akan berbagi ilmu, pengalaman, data-data teknis selama mengelola blok Mahakam sejak 1967
kepada perusahaan migas pilihan pemerintah.

"Periode transisi itu saya pikir memang proposal yang beralasan dan mudah-mudahan pemerintah melihat itu sebagai opsi yang bagus dan Total sebagai perusahaan yang bertanggungjawab tidak akan meninggalkan tempat dengan sesuatu yang jelek," imbuh Noviyanto.

(hen/hen)