.webp)
Lewat tim ini, pemerintah ingin mengkaji seluruh kebijakan dan aturan main tata kelola migas dari hulu hingga hilir.
Menanggapi pembentukan komite ini, Menteri BUMN Rini Soemarno menyadari pentingnya sektor migas bagi perekonomian nasional.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Oleh karena itu, Rini mendukung upaya Kementerian ESDM membentuk Komite Reformasi Tata Kelola Migas. Komite ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk melakukan perubahan di BUMN migas.
"Saya berharap temuan atau usulan dari tim reformasi ini dapat kami manfaatkan sebagai pintu masuk untuk merestrukturisasi BUMN di bidang migas seperti PGN dan Pertamina. Sehingga kami dapat membuat BUMN itu dapat berkembang lebih profesional dan dapat bersaing," paparnya.
Berikut buka-bukaan Menteri ESDM soal mafia migas di Indonesia, seperti dirangkum, Senin (17/11/2014).
1. Mafia Migas Bikin RI Bergantung Impor BBM
|
|
Ketergantungan pada BBM impor sangat menguras APBN yang pada gilirannya menyebabkan pembangunan tidak pernah bisa dilaksanakan secara optimal.
"Pada level strategi kebijakan, mafia migas di satu sisi menghalangi dan atau 'menyandera' para pengambil keputusan agar tidak mengeluarkan kebijakan yang mendorong adanya kegiatan eksplorasi. Jika pun ada, kegiatan eksplorasi diarahkan agar tidak dilakukan secara seksama. Dampaknya sebagaimana sudah sama-sama kita ketahui, cadangan minyak nasional terus berkurang," jelas Sudirman kemarin.
2. Mafia Migas Menghalangi RI Punya Kilang Baru
|
|
Pada saat yang sama, kilang-kilang yang sudah beroperasi tidak pernah diperbaharui atau diremajakan, sehingga biaya produksinya menjadi tinggi, selain rentan mengalami gangguan. Dalam 5 tahun terakhir, kerugian kilang mencapai Rp 50 triliun atau Rp 10 triliun setiap tahunnya.
"Pada level organisasi, mafia migas aktif menghambat setiap upaya penertiban dan pembersihan organisasi. Mafia migas dengan berbagai cara selalu berupaya menempatkan figur-figur yang bersedia menjadi 'kaki-tangan' mereka. Jika ada figur yang berintegritas dan kompeten yang ditunjuk mengurus sektor migas, para mafia migas tak sungkan-sungkan menabur fitnah dan jebakan," tegas Sudirman kemarin.
Pada level operasional, tambah Sudirman, mafia migas juga menyokong dan atau melindungi berbagai upaya pencurian minyak secara fisik. Termasuk menyelundupkannya ke luar negeri. Akibatnya, dana subsidi BBM telah menjadi alat untuk memperkaya segelintir orang belaka.
3. Mafia Migas di RI Sistematis
|
|
Dalam menjalankan tugasnya, Sudirman menargetkan lembaga ini dapat menghasilkan rekomendasi dalam kurun waktu 6 bulan.
Rekomendasi yang dimaksud, lanjut dia, adalah hasil kajian terkait titik-titik yang berpotensi menimbulkan celah untuk timbulnya praktik mafia migas. Dia berpendapat, mafia migas timbul karena area-area gelap dalam sistem birokrasi yang ada di sektor migas.
"Karena mafia ini berbentuk sistem, maka yang harus kita lakukan adalah melawannya dengan sistem juga. Jadi kita harus bisa membuat area-area gelap itu menjadi terang dan bisa diawasi," tegas Sudirman kemarin.
Adapun tugas pokok komite ini adalah:
- Mengkaji seluruh kebijakan dan aturan main tata kelola migas dari hulu hingga hilir yang memberi peluang mafia migas beroperasi secara leluasa. Kebijakan dan aturan main yang teridentifikasi menyuburkan praktik mafia migas akan dihapus dan atau diubah.
- Menata ulang kelembagaan, termasuk di dalamnya memotong mata rantai birokrasi yang tidak efisien.
- Mempercepat revisi UU Migas dan memastikan seluruh subtansinya sesuai dengan konstitusi dan memiliki keberpihakan yang kuat terhadap kepentingan rakyat.
- Mendorong lahirnya iklim industri migas di Indonesia yang bebas dari para pemburu rente di setiap rantai-nilai aktivitasnya.
4. Selidiki Mafia Migas di Petral
|
|
"Jika ada temuan yang menunjukkan bahwa Petral menjadi wadah yang menyuburkan praktik mafia migas, maka lembaga ini bisa saja dirombak total atau malah dilikuidasi," tegas Sudirman kemarin.
Selain Petral, menurut Sudirman, komite ini juga akan mempelajari peran SKK Migas. "Melalui adanya komite ini, diharapkan dapat ditetapkan formulasi kelembagaan SKK Migas yang sesuai dengan konstitusi dan dapat diandalkan untuk mempercepat kedaulatan energi," jelasnya.
Menurut Sudirman, keberadaan Komite Reformasi Tata Kelola Migas saja jelas tidak cukup untuk mewujudkan kedaulatan energi. "Karena itu, pemerintah melalui Kementerian ESDM akan terus mengeluarkan kebijakan, regulasi, dan program kerja untuk mendobrak berbagai kebuntuan dan jebakan yang menghalangi upaya Indonesia mewujudkan kedaulatan energi," paparnya.
5. Mafia Migas Sudah Menggurita
|
|
Pemerintahan Jokowi-JK, tambah Sudirman, diamanatkan rakyat Indonesia untuk untuk secepatnya memberangus mafia migas. Pemerintah pun menyadari hal ini tidak mudah dilakukan.
"Jelujur mafia migas sudah sedemikian menggurita dan menjangkau berbagai pemangku kepentingan, terkadang tanpa benar-benar disadari oleh pemangku kepentingan yang bersangkutan. Mafia migas dengan segala cara dipastikan akan melancarkan serangan balik," jelasnya.
Pemerintah, demikian Sudirman, menyadari risiko politik yang harus dihadapi. Namun sudah saatnya Indonesia lepas dari kungkungan mafia migas.
"Negara sudah saatnya tidak lagi tunduk dan atau terpedaya oleh para mafia migas. Rakyat Indonesia sudah saatnya memperoleh kembali haknya mendapatkan energi secara adil," tutur Sudirman.
Halaman 2 dari 6
