Pasca BBM Naik Rp 2.000, Ini Permintaan Pemerintah ke DPR

Jakarta - Malam ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi Rp 2.000/liter. Pasca keputusan ini, pemerintah ingin langsung bekerja untuk melakukan perubahan terhadap APBN 2015.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago mengatakan., pemerintah akan segera mengajukan APBN Perubahan 2015. Ia berharap pembahasan paling lambat bisa tuntas Februari tahun depan. Alasannya banyak program kerakyatan yang harus mendapat dukungan dari perubahan APBN tahun depan.

"Kita mengharapkan DPR segera membahas dengan pemerintah soal APBN Perubahan 2015, kita berharap pembahasan APBN-P paling lambat Februari, karena pemerintah ingin dana KIS, KIP, KKS, ingin diberikan 6-8 bulan. Untuk itu harus ada lokasi dananya melalui APBN-P 2015," kata Andrinof di Istana Negara, Senin (17/11/2014)

Ia berharap para politisi DPR di Senayan bisa langsung merespons rencana pemerintah ini. "Makanya DPR nggak mau dong bikin susah rakyatnya," kata Andrinof soal kondisi internal di DPR yang masih berpotensi konflik.

Andrinof menambahkan, meski pemerintah menaikkan harga bensin premium jadi Rp 8.500 dan solar jadi Rp 7.500,namun tetap ada subsidi yang diberikan terhadap BBM. Saat ini harga keekonomian BBM berdasarkan minyak dunia sekitar Rp 10.000/liter.

"Hingga kini harga minyak dunia masih tinggi sekitar rata-rata Rp 10.000 per liter. Harga minyak dunia sekarang nggak tentu, kita nggak tahu kapan naik atau turun, memang sakarang turun, tapi kalau rata-rata itu masih tinggi," katanya.

Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, pasca kenaikan harga BBM maka akan berpengaruh terhadap berkurangnya defisit anggaran yang cukup signifikan.

"Dengan kenaikan ini, maka defisit di bawah 2,2%," kata Bambang.

(hen/ang)