.webp)
Langkah pemerintah Malaysia menghapus subsidi BBM untuk bensin dan diesel ini dilakukan untuk penghematan anggaran, dan menekan defisit anggaran.
Dilansir dari BBC, Sabtu (22/11/2014), pemerintah Malaysia menyatakan, harga BBM harus dibiarkan mengambang naik-turun, sesuai dengan harga minyak dunia dan nilai tukar ringgit.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bila harga minyak mentah di pasar meningkat, maka harga bensin RON 95 (yang jadi bensin subsidi) dan harga solar juga akan naik. Demikian juga sebaliknya," ujar Kementerian Perdagangan Malaysia.
BBC membandingkan kebijakan ini dengan yang dilakukan pemerintahan Indonesia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan harga BBM subsidi 30%, dan berencana untuk mengalihkan anggaran tersebut ke sektor-sektor produktif.
Malaysia merupakan negara dengan perekonomian terbesar nomor 3 di ASEAN. Meski pemerintah negara itu menaikkan harga BBM akhir Oktober lalu, namun tahun ini masih ada subsidi sebesar US$ 6 miliar yang diberikan.
Perdana Menteri Malaysia Najib Razak ingin menekan defisit anggarannya menjadi 3,5% dari PDB tahun ini. Dan menghilangkan defisit di 2020 nanti.
Razak berencana untuk mengurangi belanja negara dan meningkatkan tarif pajaknya.
Menurut BBC, saat ini pemerintah Malaysia menghabiskan lebih dari US$ 500 juta per bulan untuk menekan harga BBM tetap rendah dengan memberikan subsidi. Sayangnya, subsidi ini bisa dinikmati oleh siapa saja, termasuk orang asing.
Karena itu Razak memangkas subsidi BBM dalam beberapa tahun ini. Langkah ini memang membuat popularitasnya turun, dan ada protes-protes kecil di kalangan penduduk Malaysia.
Sejumlah kalangan di Malaysia berpendapat, pemerintah harusnya memangkas belanja-belanja yang tidak penting dan memberantas korupsi di negaranya, sebelum subsidi BBM dihapus.
Meski begitu, saat ini pemerintah Malaysia tetap memberikan subsidi untuk pangan, bahan bakar rumah tangga, dan listrik.
(dnl/dnl)
