Anggaran SKK Migas Diusulkan Seperti BLU

Jakarta -

Hari ini, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan SKK Migas mengadakan rapat. Agenda yang dibahas adalah soal anggaran SKK Migas, yang diusulkan seperti Badan Layanan Umum (BLU).

Rapat ini berlangsung di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (24/11/2014). Para peserta rapat adalah Menteri ESDM Sudirman Said, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, dan Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi. Dimulai sekitar pukul 14.00 WIB, rapat telah berakhir sekitar pukul 14.45 WIB.

"Ini kan Pak Wamenkeu datang selaku anggota Komwas SKK Migas. Kita minta pertimbangannya bagaimana jika keuangan SKK Migas jadi BLU. Saya selaku Ketua Komite Komwas mendengar usulan tersebut," papar Sudirman ditemui usai rapat di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (24/11/2014).

Hal senada dikemukakan Mardiasmo. Saat ini pemerintah tengah mempertimbangkan kemungkinan SKK Migas menjadi BLU.

"Kami bahas keuangannya SKK Migas, ada usulan dibuat seperti BLU. Makanya kita lihat apakah bisa, yang penting jangan sampai kinerja SKK Migas terganggu," papar Mardiasmo.

Sebelumnya, Amien Sunaryadi mengemukakan bahwa anggaran SKK Migas yang masuk ke APBN kurang tepat. Amien menilai, sistem kerja maupun penganggaran di SKK Migas seharusnya fleksibel. Namun jika harus mengikuti mekanisme dalam APBN, fleksibilitas itu akan berkurang.

"SKK Migas ini aspek keuangannya masuk ke APBN, jadi seluruh penggunaan anggarannya harus mengikuti ketentuan yang berlaku di APBN. Jika melihat sistem operasi di SKK Migas, ini kurang cocok," tegas Amien beberapa waktu lalu.

Agar sistem operasional di SKK Migas berjalan lebih baik dan ada kepastian hukum, Amien akan menjadikan manajemen keuangan SKK Migas mengadopsi sistem keuangan seperti BLU.

"BLU itu sudah ada ada aturannya dari Menteri Keuangan, dan bisa diterapkan di sistem keuangan SKK Migas. Sehingga capex (capital expenditure/belanja modal) dan asetnya masuk bagian milik negara, tapi dana operasionalnya fleksibel oleh SKK Migas," jelasnya.

(hds/hen)