Nelayan Sulit Dapat BBM Subsidi, Ini 'Jurus' dari Pemerintah

Nelayan Sulit Dapat BBM Subsidi, Ini 'Jurus' dari Pemerintah

- detikFinance
Rabu, 26 Nov 2014 08:12 WIB
Nelayan Sulit Dapat BBM Subsidi, Ini Jurus dari Pemerintah
Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sempat bercerita soal nelayan kecil yang tidak pernah menikmati Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Ada bukti nyata tak jauh-jauh dari kantor Susi.

Ada sebuah kampung nelayan di utara Jakarta, tepatnya di Cilincing, Jakarta Utara. Para nelayan di sini mengaku tidak pernah menikmati BBM subsidi langsung dari sumbernya.

Kepala Bidang Perikanan, Suku Dinas Perikanan dan Kelautan DKI Jakarta Lili Litasari mengatakan, kondisi yang membuat nelayan tidak bisa mendapatkan BBM subsidi itu karena nelayan tidak bisa dapat utang.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nelayan di sini kan kebanyakan mau melaut atau nangkap ikan dia utang dulu BBM-nya. Nah yang biasa memberi utang BBM itu ya yang jual BBM di pinggir jalan sekitar kampung ini," ujar Lili ditemui di Kampung Nelayan Cilincing, Jakarta Utara, kemarin.

Selalu Beli BBM Subsidi di Eceran

Lili mengungkapkan, harga BBM yang dijual di pinggir jalan atau di luar SPDN tentunya di atas harga BBM subsidi.

"Kalau beli di SPDN kan nggak bisa utang mereka, harus tunai. Kalau beli di luar bisa utang tapi harganya bukan harga subsidi. Tapi kalau beli di SPDN pasti harganya sama kalau solar Rp 7.500 per liter," ungkapnya.

Lili menambahkan, saat ini dari 158 kapal nelayan di Cilincing, baru 9 nelayan yang memiliki kartu BBM tersebut.

"Ini kan baru diluncurkan, setelah ini baru kita perluas sosialisasinya, nanti sudah ada data tiap kapal, siapa pemiliknya nanti tinggal dipandu nelayannya bagaimana cara mendapatkan kartu ini ," katanya.

"Yang jelas tiap nelayan akan beda-beda dapat jatah BBM subsidi tiap bulannya. Kita ada rumusnya, seperti besarnya ukuran mesin, berapa kali dia melaut, berapa hari dia melaut, semuanya sudah ada datanya dan masing-masing akan ditentukan jatah tiap bulan berapa liter. Kalau rata-rata nelayan di sini menggunakan BBM sebanyak 4.000-5.000 liter per bulan," tutupnya.

Siapkan Kartu Khusus

PT Pertamina tak ingin lagi BBM subsidi untuk nelayan salah sasaran. Untuk itu, BUMN migas ini akan menerapkan penggunaan kartu khusus untuk pembelian BBM subsidi bagi para nelayan.

"Ini kartu ATM BRI, tapi nanti ada desain khusus untuk nelayan. Isi kartu ini berisi kuota BBM subsidi per kapal nelayan, dan identitas nelayan atau pemilik kapal," kata Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Hanung Budya di Tempat Pelelangan Ikan, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (25/11/2014).

Saat ini, penggunaan kartu tersebut masih dalam tahap sosialisasi. Nelayan belum diwajibkan menggunakan kartu ini. Namun sebentar lagi, kartu ini akan disebar untuk syarat pembelian BBM subsidi.

Dijamin Dapat BBM Subsidi

"Jadi prioritasnya per kapal nelayan beda-beda nanti dapat kuota BBM-nya. Tergantung besarnya GT-nya (gross ton) kapal berapa. Kalau 30 GT ke bawah itu tiap kartu berisi kuota BBM sekitar 25.000 kiloliter per bulan," jelas Hanung.

Jadi di tempat pembelian BBM, kartu tersebut digesek dan otomatis kuotanya akan berkurang.

"Misalnya belum sebulan sisa 4.000 liter, lalu nelayannya mau beli 5.000 liter nggak bisa," jelas Hanung.

Ini Penampakan Kartunya

Tidak lama lagi seluruh nelayan yang hendak membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak boleh pakai uang tunai melainkan harus pakai ATM. Salah satunya adalah menggunakan ATM PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI).

"Ini kan nantinya setiap nelayan di Indonesia yang dapat jatah BBM subsidi wajib beli BBM subsidi pakai kartu. Kartunya ATM atau debit, dan salah satunya dikelola oleh BRI," ujar Senior Vice President e-Banking BRI, Imam Subowo ditemui di SPDN Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (25/11/2014).

BRI memperkirakan ada potensi dana triliunan rupiah dari pengelolaan sistem kartu BBM nelayan. Imam memastikan tidak ada tambahan dana setiap transaksi pembelian BBM subsidi oleh nelayan di setiap SPDN.

"Semuanya free (gratis)," ucapnya.

Namun, tentunya BRI tidak melihat potensi keuntungan dari mengelola sistem ini. Pasalnya dengan memanfaatkan kartu debit tersebut, artinya Nelayan akan menjadikan kartu tersebut sebagai tabungan, karena setiap nelayan yang berhak mendapatkan BBM subsidi akan dibukakan rekening bank dan diberi kartu debit.

"Nelayan nabung, dananya ngendap. Dana pihak ketika (DPK) dari nelayan ini jumlahnya besar, triliunan rupiah, karena paling tidak nelayan yang berhak dapat BBM subsidi se-Indonesia jumlahnya sekitar 391.000 nelayan," ungkapnya.

Saat ini pihaknya sedang mempersiapkan sistem kartu BBM nelayan dengan sebaik-baiknya, terutama jika ada nelayan yang terdaftar di Jakarta tapi beli BBM-nya di Bali.

"Kita sedang persiapkan matang-matang. Jangan sampai nelayan Jakarta waktu melaut sampai ke Bali mau beli BBM nggak bisa, harus bisa se-Indonesia. Server-nya kita sudah siapkan di Jakarta, jadi ketika ada nelayan beli BBM di Papua secara otomatis datanya masuk pada saat itu juga. Berapa pembeliannya, nama kapalnya, di mana lokasinya, sisa kuotanya berapa dan sebagainya," tutup Imam.
Halaman 2 dari 5
(ang/ang)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads