.webp)
Bagi yang menentang, tentunya kebijakan kenaikan harga BBM dinilai kurang tepat. Salah satu alasannya adalah saat ini harga minyak dunia sedang dalam tren turun. Selain itu, kenaikan harga BBM akan mendorong lonjakan harga kebutuhan pokok sehingga membebani masyarakat.
Namun, tidak sedikit kalangan yang mendukung Jokowi menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dipandang memang harus ditempuh mengingat besarnya anggaran subsidi BBM, yang sebenarnya tidak produktif dan tidak tepat sasaran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
1. Tanri Abeng (mantan Menteri BUMN)
|
|
Soal kenaikan harga BBM di pemerintahan Jokowi, Tanri mendukungnya. Menurut dia, kenaikan harga BBM akan menghasilkan ruang fiskal yang bisa dipakai untuk belanja produktif seperti pembangunan infrastruktur.
"Itu bagus ya. Dengan menaikkan harga BBM, berarti pemerintah punya ruang fiskal yang lebih longgar untuk melakukan macam-macam yang besar," kata Tanri.
Dia juga memaklumi jika kenaikan harga BBM pasti akan mendapatkan tentangan. Namun, Tanri memperkirakan perdebatan ini hanya berlangsung sesaat.
"Tiga bulan ini mungkin pemerintah akan jadi bulan-bulanan masyarakat yang tidak suka dengan kenaikan harga BBM. Mungkin sampai akhir tahun atau bahkan Januari tahun depan. Tapi tidak apa-apa, karena itu karena masyarakat belum semuanya mengerti. Itu kan wajar kalau ambil keputusan tapi tidak semua orang mengerti," paparnya.
Untuk itu, lanjut Tanri, tugas pemerintah adalah memberikan pengertian kepada masyarakat tentang pentingnya kenaikan harga BBM subsidi bagi kelangsungan perekonomian nasional. Namun sekeras apa pun usaha pemerintah, tetap saja akan ada masayarakat yang tidak mengerti. Bila hal itu terjadi, yang harus dilakukan pemerintah bukanlah berhenti, melainkan menunjukkan hasilnya kepada masyarakat.
"Sudah diberi pengertian tapi tidak mengerti, ya pemerintah go ahead saja lah. Jangan berhenti. Berarti beri pengertiannya bukan dengan omongan tapi dengan bukti," tegasnya.
2. Chatib Basri (mantan Menteri Keuangan)
|
|
Menurut Chatib, keputusan pemerintah menaikkan harga BBM sudah benar. "Nggak apa-apa. Sudah benar itu naikkan harga BBM," tegasnya.
Chatib juga menilai bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi adalah kebijakan yang mampu mengurangi kemiskinan. BBM bersubsidi sebagian besar dinikmati para pemilik kendaraan bermotor yang notabene adalah mereka yang mampu. Sementara orang miskin, sedikit mendapat manfaat dari subsidi tersebut.
"Kalau orang kaya dicabut subsidinya dan dipindahkan ke orang miskin, ketimpangannya justru turun," imbuhnya.
Kedua kelompok ini, tambah Chatib, membutuhkan infrastruktur. Namun orang kaya bisa memenuhi infrastruktur sendiri. Berbeda dengan orang miskin dan menengah yang bergantung kepada infrastruktur publik.
"Misalnya, perusahaan kaya bisa membeli genset sendiri. Kalau orang miskin, hanya tergantung dari infrastruktur publik. Hanya bisa jalan kalau dibangun. Nah uangnya dari pemotongan anggaran subsidi BBM," paparnya.
Dengan kenaikan harga BBM sebesar Rp 2.000/liter, Chatib menyebutkan penghematan yang dihasilkan sekitar Rp 110-140 triliun. Pemerintah bisa membangun infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan lainnya dengan dana sebesar ini.
"Bagus untuk pembangunan jalan dan pelabuhan," sebut Chatib.
Pembangunan infrastruktur, lanjut Chatib, akan 'memancing' masuknya investasi. "Kalau jalanannya, pelabuhannya, lebih bagus, orang akan investasi ke sini. Orang mau investasi, berarti lapangan kerjanya lebih baik, dan kemiskinannya bisa turun. Sudah benar itu," jelasnya.
Soal berbagai aksi penolakan, Chatib menilainya sebagai sebuah hal yang biasa. Setiap kali harga BBM naik, memang selalu ada protes.
"Sudah biasa. Itu bagian dari tradisi," ujarnya.
3. Sandiaga Uno (pengusaha)
|
|
"Positif ini bagi para pengusaha. Ini bagian mengelola energi agar kita bisa berdaya saing," kata Sandi, sapaan Sandiaga Uno.
Sandi tak menampik ada dampak negatif dari kenaikan harga BBM bersubsidi. Namun dampak ini hanya berlangsung dalam jangka pendek. Ia lebih memandang realokasi subsidi BBM untuk pembangunan infrastruktur sehingga bisa meningkatkan daya saing Indonesia.
"Memang daya beli 2-3 bulan turun, tetapi ke depan daya beli kembali. Yang kita pikirkan bukan ekonomi APBN tapi secara keseluruhan. Kita punya pendapatan daya saing," jelasnya.
Halaman 2 dari 4
