Bank Dunia Tanggapi Keputusan Jokowi Naikkan Harga BBM Subsidi

Jakarta - Pemerintah telah menetapkan kebijakan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi Rp 2.000 per liter. Opsi ini dipilih agar anggaran pemerintah bisa punya ruang lebih lebar yang bisa dimanfaatkan untuk sektor yang lebih produktif.

Vice President for East Asia and the Pasific World Bank Axel Van Trotsenburg berpendapat, kebijakan menaikkan harga BBM oleh pemerintah Indonesia dinilai tepat. Menurutnya, anggaran subsidi BBM yang diberikan pemerintah tidak tepat sasaran.

"Subsidi BBM, siapa yang berhak? Apakah anda terlindungi. Kebijakan fiskal itu untuk yang akan datang, bagaimana belanja publik mempengaruhi ekonomi ke depan dan bagaimana melindungi mereka yang paling rentan. Ini menjadi cara menarik untuk melihat anggaran publik," kata Axel di acara Laporan Perkembangan Triwulan Perekonomian Indonesia oleh Bank Dunia, di Soehanna Hall, The Energy Building, Jakarta, Senin (8/12/2014).

Dia menjelaskan, memang sulit untuk menjelaskan kepada masyarakat soal kebijakan menaikkan harga BBM ini. Axel menilai, dengan harga BBM dinaikkan, pemerintah Indonesia justru akan bisa mendorong pembangunan. Ini menjadi tantangan.

"Bagaimana memberikan anggaran bagi mereka yang rentan, jadi ini tantangan pemerintah yang seringkali dikritisi. Sangat sulit melihat ini," ucapnya.

Di tempat yang sama, Ekonom Utama Bank Dunia untuk Indonesia Ndiame Diop mengungkapkan, pemerintah perlu membuat kebijakan tegas soal subsidi BBM ini.

Subsidi tetap dinilai usulan yang bagus untuk kesehatan anggaran pemerintah ke depan.

"Saya melihat subsidi tetap adalah inisiatif yang bagus. Akan bisa memberikan ruang fiskal, ini akan mengurangi ketidakpastian," ungkapnya.

Ndiame menambahkan, penghematan anggaran pemerintah dari menaikkan harga BBM yang angkanya sekitar Rp 100 triliun dinilai kurang aman sehingga dibutuhkan cara lain mencari pendapatan negara.

"Kita yakin harga minyak terus naik tapi kemungkinannya belum tahu. Adanya subsidi negara bisa hemat Rp 100 triliun itu sebetulnya tidak terlalu aman. Harga minyak bisa naik meskipun belum pasti naik. Kita harus cari pengumpulan pendapatan lain," kata dia.

Menurutnya, pemerintah Indonesia perlu menggenjot penerimaan negara lewat penarikan pajak.

"Menegaskan perlunya mengumpulkan banyak pendapatan dari pajak dan non pajak, kita masih jauh potensi dari yang ada, bisa ditambah di SDM untuk peningkatan penerimaan non pajak, kebijakan perlu diperbaiki," jelas dia.

Ndiame menilai, tingkat kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak masih rendah. Oleh karenanya, target penerimaan pajak selalu rendah.

"Langkah penting untuk meningkatkan kinerja dari pengaturan pajak, karena kepatuhan pajak di Indonesia masih rendah dan sistem manajemen dan strategi perlu ditingkatkan untuk bisa meningkatkan penerimaan pajak," pungkasnya.

(drk/ang)