Soal Subsidi BBM, Agus Marto Ingin RI Tiru Filipina

Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengatakan, pemerintah telah mengambil momentum yang tepat saat menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bulan lalu. Harga minyak dunia yang sedang turun menjadi momentum yang tepat untuk merombak subsidi BBM yang selama ini menyedot dana ratusan triliun rupiah dan tidak tepat sasaran.

"Saat harga minyak turun, ini kesempatan emas kita mereformasi BBM. Supaya kita punya fondasi," kata Agus di acara Rapimnas Kadin 2014 di Hotel Pullman, Jalan S Parman, Jakarta, Selasa (9/12/2014).

Agus mengatakan, andai pemerintah tak menaikan harga BBM bulan lalu, dalam periode 3-5 tahun ke depan Indonesia akan dihadapkan pada berbagai masalah. Misalnya defisit transaksi berjalan (current account deficit) yang akan semakin memburuk, dan dampaknya adalah pelemahan nilai tukar rupiah lebih dalam

"Kalau tidak (menaikkan harga BBM), 3-5 tahun lagi ada masalah," ujarnya.

Dalam kesempatan itu juga Agus menuturkan, subsidi BBM seharusnya berupa bantuan langsung kepada individu yang berhak menerima. Bukan untuk komoditas tertentu, karena nantinya bukan hanya orang yang berhak yang menerima, melainkan semua orang. Itu yang menyebabkan subsidi tak tepat sasaran.

Agus mengatakan, Filipina adalah salah satu negara yang tak lagi memberikan subsidi atas BBM. Subsidi di negara itu sudah diberikan secara langsung kepada mereka yang membutuhkan.

"Di Filipina, membantu kaum miskinnya langsung kepada individu. Dia membantu transportasi, tidak diberikan pada komoditas. Kalau subsidi diberikan kepada harga BBM, itu digunakan orang yang nggak berhak. Itu yang terjadi di Indonesia," papar Agus.

Agus mengatakan, kenaikan harga BBM sebesar Rp 2.000/liter mulai 18 November 2014 menghasilkan penghematan anggaran sekitar Rp 20 triliun pada tahun ini. Kemudian penghematan untuk tahun depan bisa mencapai Rp 111 triliun.

"Di tahun 2015 saving-nya Rp 111 triliun, bisa dialihkan untuk bangun infrastruktur. Tapi pengalaman Indonesia, pengalihan itu tak bisa cepat, tidak seperti di dunia usaha. Kalau saja setengahnya dialihkan untuk infrastruktur, ini semua langkah positif bagi Indonesia," jelasnya.

(zul/hds)