Jokowi: Judulnya Pengalihan Subsidi, Kalau Ada Demo Kenaikan BBM Keliru

Yogyakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, kebijakan yang dilakukannya pada 18 November lalu yang mengubah harga jual bensin premium menjadi Rp 8.500/liter dan solar Rp 7.500/liter adalah pengalihan subsidi.

"Begitu dilantik, nggak ada 1 bulan sudah sampaikan, pengalihan subsidi, bukan kenaikan bbm. Judulnya pengalihan subsidi. Kalau ada demo kenaikan BBM keliru. Kalau sudah kita terangkan begini, pasti akan terbuka. Transportasi massal harus dimulai," tutur Jokowi.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam kuliah umum di Balai Senat Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Selasa (9/12/2104).

Soal transportasi massal, di hadapan sekitar 150 mahasiswa yang hadir, Jokowi mengatakan seharusnya sejak 25 tahun lalu pembangunan transportasi massal dilakukan di Indonesia.
 
"Sekarang pembebasan tanah harganya bisa Rp 60 juta per meter. Menggusur gedung bisa ratusan juta. Harga rel kereta mahal. Coba dimulai 25 tahun lalu. Infrastruktur semakin mundur semakin mahal. Mahal dan pusing. Itu terbukti di Jakarta," kata Jokowi.

Pada kesempatan itu, Jokowi juga menyampaikan agenda maritimnya, yaitu tol laut dari ujung barat ke timur Indonesia. Alasannya, 2/3 wilayah Indonesia adalah lautan.

"Kalau kita tidak punya ini (tol laut), manajemen distribusinya seperti apa, terjadi ketimpangan di sebelah timur. Semen di sini Rp 70 ribu, semen di Papua Rp 2,5 juta," jelas Jokowi.

Kemudian soal listrik yang masih sering byar pet, Jokowi heran. Karena Indonesia kaya batu bara, minyak, gas, angin, hingga tenaga matahari.

"Batu bara habis diekspor. Negara yang jadi tujuan barang (batu bara) itu terang benderang. Kita yang punya, byar pet. Semestinya kebutuhan kita dipenuhi, baru diekspor," ujar Jokowi.

Namun, memang pembangkit listrik di Indonesia belum banyak dibangun dan menyerap batu bara di dalam negeri. Jokowi bertekad mempercepat pembangunan pembangkit listrik sehingga industri dan ekonomi tumbuh.

(dnl/hen)