Impor BBM dari Petral, Negara Dapat Diskon 1,58%

Jakarta - Selama ini, impor Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya Premium dan Solar dilakukan PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral), yang merupakan anak usaha PT Pertamina (Persero). Setiap impor BBM dari Petral, negara mendapatkan diskon 1,58%.

"Setiap impor BBM yang dilakukan Petral, kita mendapatkan diskon 1,58%. Artinya negara dapat diskon," ujar Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi Djoko Siswanto, ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (10/12/2014).

Meski begitu, lanjut Djoko, pemerintah tidak mengetahui berapa diskon yang didapat Petral dari pihak trader minyak. Karena Petral adalah badan usaha yang tentunya mencari keuntungan.

"Kita nggak tahu berapa mereka (Petral) dapat diskon dari trader minyaknya. Karena Petral adalah badan usaha, yang tentu cari untung. Orang jual tempe saja cari untung, apalagi perusahaan sekelas Petral. Ini yang kita tidak tahu dan tidak punya datanya," papar Djoko, yang juga Direktur Gas Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Djoko mengibaratkan, jika setiap impor BBM Petral mendapatkan diskon 5% dari trader sementara dari Petral negara hanya dapat diskon 1,58%, artinya negara rugi.

"Kalau mereka dapat diskon 5%, artinya negara yang rugi. Tapi kalau Petral hanya dapat diskon 1%, negara untung karena banyak membayar subsidi. Kita harus tahu dulu ini datanya," jelas Djoko.

Jika diskon yang didapat dari trader Petral lebih tinggi dibandingkan yang diberikan ke negara, tambah Djoko, maka yang dapat untung adalah Singapura dan Hong Kong. Pasalnya, Petral beroperasi di 2 negara ini dan membayar pajak kepada pemerintah setempat.

"Kalau ternyata diskon yang didapat Petral lebih besar, negara rugi karena keuntungannya bukan masuk ke negara tapi ke Singapura dan Hong Kong. Pajaknya kan masuk ke Singapura dan Hong Kong," ungkapnya.

Oleh karena itu, menurut Djoko, menarik Petral ke Indonesia adalah salah satu opsi yang mengemuka.

"Kalau Petral ditarik ke Jakarta, untungnya kena pajak dan masuk ke negara. Kita juga gampang kontrol, kalian-kalian (wartawan) bisa lihat siapa pejabatnya bantu awasin juga. Kalau di sana, siapa yang mengawasi?" tuturnya.

(rrd/hds)