.webp)
Tim yang beranggotakan 13 orang dari kalangan pemerintah, akedemisi, dan profesional ini bertugas memberikan rekomendasi kepada Menteri ESDM dan untuk memperbaiki sistem tata kelola sektor migas mulai dari hulu sampai hilir.
Tim ini terus bergerak cepat dengan melakukan berbagai langkah. Seperti yang dilakukan Tim ini kemarin menggelar rapat internal.
Segera Panggil Petral dan Direksi Pertamina
|
|
Djoko mengatakan, sudah diputuskan dalam rapat bahwa Rabu pekan depan tim akan memanggil Direksi Pertamina dan Petral untuk dimintai keterangan. Hasilnya akan menjadi salah satu bahan pertimbangan tim untuk mengeluarkan rekomendasi kepada Menteri ESDM.
"Ini waktu kita makin mepet, akhir tahun harus sudah ada rekomendasi. Kita Rabu depan panggil direksi Pertamina dan Petral. Kita juga susun data apa saja yang kita minta," katanya.
Ia menambahkan, data yang diminta nanti terkait pembelian atau impor minyak dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Termasuk berapa diskon yang didapat dari Petral.
"Kita minta semua data terkait pembelian atau impor BBM dan minyak mentah, mereka pasti punya dong. Beli pasti ada kuitansi atau tanda bukti lainnya, yang sebelum-sebelumnya tidak pernah mau terbuka. Kita mau lihat mereka dapat diskon berapa dan harganya berapa," ungkap Djoko.
Benarkah Impor Lewat Petral Lebih Murah?
|
|
"Setiap impor BBM yang dilakukan Petral, kita mendapatkan diskon 1,58%. Artinya negara dapat diskon," ujar Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi Djoko Siswanto, ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (10/12/2014).
Meski begitu, lanjut Djoko, pemerintah tidak mengetahui berapa diskon yang didapat Petral dari pihak trader minyak. Karena Petral adalah badan usaha yang tentunya mencari keuntungan.
"Kita nggak tahu berapa mereka (Petral) dapat diskon dari trader minyaknya. Karena Petral adalah badan usaha, yang tentu cari untung. Orang jual tempe saja cari untung, apalagi perusahaan sekelas Petral. Ini yang kita tidak tahu dan tidak punya datanya," papar Djoko, yang juga Direktur Gas Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Djoko mengibaratkan, jika setiap impor BBM Petral mendapatkan diskon 5% dari trader sementara dari Petral negara hanya dapat diskon 1,58%, artinya negara rugi.
"Kalau mereka dapat diskon 5%, artinya negara yang rugi. Tapi kalau Petral hanya dapat diskon 1%, negara untung karena banyak membayar subsidi. Kita harus tahu dulu ini datanya," jelas Djoko.
Jika diskon yang didapat dari trader Petral lebih tinggi dibandingkan yang diberikan ke negara, tambah Djoko, maka yang dapat untung adalah Singapura dan Hong Kong. Pasalnya, Petral beroperasi di 2 negara ini dan membayar pajak kepada pemerintah setempat.
"Kalau ternyata diskon yang didapat Petral lebih besar, negara rugi karena keuntungannya bukan masuk ke negara tapi ke Singapura dan Hong Kong. Pajaknya kan masuk ke Singapura dan Hong Kong," ungkapnya.
Oleh karena itu, menurut Djoko, menarik Petral ke Indonesia adalah salah satu opsi yang mengemuka.
"Kalau Petral ditarik ke Jakarta, untungnya kena pajak dan masuk ke negara. Kita juga gampang kontrol, kalian-kalian (wartawan) bisa lihat siapa pejabatnya bantu awasin juga. Kalau di sana, siapa yang mengawasi?" tuturnya.
Tak Hanya Impor, Mafia Migas Juga 'Bermain' di Bidang Ini
|
|
"Tidak hanya impor minyak yang diduga sebagai mainan mafia, mereka ini ada juga di distribusi BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi," ujar Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas Djoko Siswanto ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (10/12/2014).
Djoko mengatakan, komponen BBM subsidi ada dua yaitu harga dan volume. Di sisi harga, mafia bermain terkait impor BBM. Sementara volume ada di distribusi BBM bersubsidi.
"Hingga saat ini, Pertamina selalu melaporkan titik serah BBM subsidi hanya sampai di depot BBM. Bukan di titik serah terakhir BBM subsidi yakni di nozel SPBU," kata Djoko.
Djoko menegaskan, selama ini sering ada permainan ketika mobil truk BBM dari depot tidak ke SPBU tapi lari ke tempat lain. Misalnya industri.
"Bayangkan saja. Satu mobil truk BBM isinya 10 KL (kiloliter) dia jual ke industri untung Rp 1.000/ liter saja sudah 10 juta. Sekarang disparitas harga antara solar subsidi dengan solar non subsidi itu Rp 5.000, jadi lebih bisa Rp 50 juta di 1 truk," ungkapnya.
Padahal, lanjut Djoko, sudah ada Peraturan Presiden No 15/2012, di mana titik serah BBM subsidi ada di nozel SPBU. Namun oleh Pertamina tidak pernah dilakukan sehingga datanya tidak ada.
"Badan usaha lain seperti AKR Corporindo dan Surya Parna Niaga sudah melakukan, datanya lengkap. Tapi mereka tidak pernah ada data konsumsi rill di SPBU, hanya ada di depot BBM," tuturnya.
Jadi, kata Djoko, walaupun pemerintah nantinya memperbaiki sistem impor BBM dan mematok besaran subsidi BBM, praktik mafia masih bisa bermain melalui volume dari distribusi.
"Semakin jebol kuota BBM subsidi, mereka justru senang. Tapi kenapa jebol dan kita minta tunjukkan data rill konsumsi BBM subsidi masyarakat di SPBU mereka tidak punya. Ini harus segera dituntaskan. Semoga direksi Pertamina yang baru bisa memperbaiki masalah ini," paparnya.
Gagalnya Program RFID Salah Satu Usaha Mafia Migas
|
|
"Jelas ini mereka (mafia minyak) yang menghalangi, karena program RFID, non tunai dan segala macam akan menghabisi bisnis mereka, karena orang tidak bisa main-main lagi kalau data konsumsi riil masyarakat diketahui," ujar Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi Djoko Siswanto ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (10/12/2014).
Djoko mengatakan bila sistem tersebut berlaku dan siap, maka pemerintah memiliki data setiap SPBU berapa konsumsinya, kendaraan seperti apa saja yang menggunakan BBM subsidi.
"Kalau ada mobil sedan isi BBM bisa 200 liter itu berarti nyuri maling dia. Tapi pada kenyataannya banyak yang bisa begitu, kalau ada RFID atau non tunai nggak bisa macam-macam mereka, dibatasi full tank hanya 50 liter sehari," ungkapnya.
Djoko menambahkan, apalagi kalau dengan sistem tersebut mobil truk BBM tidak berani jual BBM ke industri, selain ke SPBU karena akan ketahuan.
"Saat ini kan tidak, mereka bisa saja jual ke industri, sekarang itu mana ada pengusaha SPBU yang tidak kaya, disparitas harga seperti solar masing tinggi bung, Rp 5.000 per liter, kalau dia bisa bebas jual ke industri ngapain dia capek-capek ecer yang untungnya hanya Rp 200-300 per liter," tegasnya.
Ia selaku Tim Reformasi Tata Kelola Migas meminta pemerintah atau Menteri ESDM memperbaiki sistem distribusi BBM, karena aturannya sudah ada yakni Perpres No 15/2012, yaitu titik serah BBM subsidi ada di SPBU.
"Saat ini kan sudah ada aturannya, mereka Pertamina tidak mau menjalankannya, disuruh ada RFID tapi dihambat terus seperti sekarang ini, negara sudah terbebani subsidi BBM, Pertamina sudah dikasih margin usaha, SPBU diberi margin juga harusnya mereka ikut tanggung jawab jagain distribusi BBM subsidi bukannya dimanfaatkan untuk disalahgunakan," ungkapnya.
Halaman 2 dari 5
