.webp)
Namun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan peringatan agar hati-hati menggunakan kilang tersebut. Kenapa?
"Kita tadi siang ke KPK. Salah satunya membahas rekomendasi pengalihan Premium ke Pertamax, solusi cepatnya menggunakan fasilitas kilang TPPI. Tapi oleh KPK kita diminta hati-hati, mereka memberikan masukan agar penggunaan kilang TPPI dipertimbangkan lebih matang lagi. TPPI belum bersih dari pemilik lama," ungkap Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Faisal Basri saat ditemui di kantornya, Jalan Plaju, Jakarta Pusat, Rabu (24/12/2014).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Memang dalam catatan pemilik saham TPPI, Honggo sudah bukan pemilik lagi. Tapi ia masih bisa cawe-cawe (campur tangan), jadi KPK bilang berapa pun dana yang di-develop untuk kepentingan migrasi dari Premium ke Pertamax tidak akan cukup. Itu salah satu yang kita bahas," jelas Faisal.
Faisal menerangkan, Honggo masih memiliki salah satu fasilitas vital di kilang TPPI sehingga keberadaannya masih sangat berpengaruh.
"Saya lupa fasilitas apa itu. Kalau nggak salah pengolahan LPG. KPK kan punya informasi dan data yang lebih hebat dari pada kita. Tapi kalau kita browsing di internet, (Honggo) diduga ada kaitannya dengan dana Century," terangnya.
Lantas bagaimana solusinya? Padahal TPPI merupakan salah satu jalan keluar agar rencana pemindahan Premium ke Pertamax berjalan lancar dan cepat?
"Kuasanya ada di tangan pemerintah yang bisa meng-clear-kan hal tersebut, Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan Menteri BUMN duduk bersama. Kami yakin solusi keluar dan TPPI bisa bersih, sehingga kita bisa pakai segera untuk hal yang sebenarnya baik bagi masyarakat banyak," tuturnya.
(rrd/hds)
