Faisal Basri Cs Usul Premium Dihapus, Menko Sofyan: Pasti, Tapi Perlu Waktu

Jakarta - Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang diketuai Faisal Basri merekomendasikan agar impor Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis RON 88 atau Premium dihentikan. Selain itu, tim juga ingin agar BBM bersubsidi diubah menjadi RON 92 alias Pertamax sehingga Premium 'dilikuidasi'.

Sofyan Djalil, Menko Perekonomian, menilai usulan ini cukup baik. Namun dia menilai perlu dilakukan secara bertahap.

"Nggak bisa (Premium) dihapus sekarang, karena kilang-kilang kita sudah tua. Kilang Pertamina itu tidak bisa memproduksi RON 92," katanya usai sidang kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (24/12/2014).

Oleh karena itu, Sofyan menyebut PT Pertamina (Persero) perlu terlebih dulu meningkatkan performa kilang mereka. Jika tidak bisa dilakukan dengan kemampuan sendiri, bisa saja mengundang investor.

"Pertamina harus mempercepat rehabilitasi kilang mereka, termasuk mengundang partner untuk berinvestasi. Sehingga mendapat kilang dalam 2-3 tahun ke depan. Jadi ini memang dilema. Kita inginkan RON yang lebih tinggi, cuma kesiapan Pertamina belum," jelasnya.

Sofyan pun menyayangkan pengembangan kilang minyak di Tanah Air yang terkesan lambat. Padahal jika dilakukan bertahun-tahun lalu, Indonesia tidak perlu pusing menghapus Premium dan menjadikan Pertamax sebagai BBM bersbsidi.

"Sebenarnya kilang itu waktu saya Menteri BUMN itu sudah ada rencana 2008-2009, tapi kemudian setop. Kalau seandainya program itu dulu dilaksanakan, harusnya sekarang sudah bisa dapatkan RON 92. Telat sekali," sesalnya.

Meski demikian, Sofyan menegaskan pemerintah akan menjalankan rekomendasi dari tim reformasi. Namun tentunya butuh waktu.

"Pasti itu, tapi perlu waktu. Itu adalah tindakan yang bagus sekali, tapi kenyataan di lapangan perlu dipikirkan," ucapnya.

(hds/hen)