Sudirman Said: RI Sudah Krisis Listrik

Jakarta - Setidaknya ada 9 daerah di Indonesia saat ini mengalami kekurangan pasokan listrik alias defisit listrik, hal tersebut sudah menandakan bahwa Indonesia saat ini mengalami krisis listrik.

"Saya kira harusnya sudah dinyatakan krisis (listrik), tapi ada yang pesan jangan terlalu eksplisit seperti itu, karena itu nanti kesannya kurang baik. Tapi secara konsep kita sudah krisis atau defisit listrik," ungkap Menteri ESDM Sudirman Said kepada detikFinance, Minggu (28/12/2014).

Seperti diketahui daerah yang saat ini defisit listrik, yakni:
- Sumatera Utara-Aceh, kapasitas listrik 1.788 MW -9%)
- Sumatera Barat-Riau: 1.194 MW (-2,7%)
- Sumatera Bagian Selatan: 1.493 MW (-4,1%)
- Bangka: 130 MW (-10,8%)
- Kalimantan Barat: 406 MW (-8,4%)
- Kalimantan Selatan-Tengah: 543 MW (-0,2%)
- Sulawesi Utara-Gorontalo: 520 MW (-6,8%)
- Maluku: 140 MW (-3,8%)
- NTB: 260 MW (-7,7%)

Sudirman mengatakan, banyaknya daerah yang sudah krisis listrik saat ini salah satu penyebabnya adalah banyaknya proyek listrik yang terlambat. Pasalnya di masa lalu pemegang proyek listrik tidak memiliki kapasitas yang baik dan sebenarnya hanya berdagang izin atau konsesi.

"Di masa lalu banyak yang pegang konsesi kurang kapasitasnya, sudah dapat izin proyeknya baru cari duit belakangan, lalu terus cari teknologi, bahkan di masa lalu ketemunya teknologi yang murah tetapi kemudian banyak yang jeblok (pembangkit listriknya)," ungkap Sudirman.

Untuk mengatasi masalah krisis listrik tersebut, pemerintah mencanangkan program pembangunan proyek listrik sebesar 35.000 MW. Agar tidak terulang banyak proyek listrik terlambat bahkan tak terbangun, pemerintah akan melakukan seleksi ketat terhadap kontraktor yang mengajukan penawaran proyek listrik.

"Nah ke depan, harus due diligence dulu lah sebelum ditunjuk, jadi oke Anda mau bangun PLTU 2.000 MW, tapi harus jelas dulu uangnya dari mana ada ada apa tidak? teknologinya mana, kemampuan teknisnya bagaimana? Tidak hanya itu bagi kontraktor yang ternyata dalam prosesnya telat dalam pembangunan proyek listriknya jika minta perpanjangan kontrak tidak boleh dikasih, itu yang terjadi dulu sudah telat minta diperpanjang dikasih, sekarang kalau terlambat ya sudah Anda tidak perform ya selesai sudah. Ini kan sebenarnya tugas negara untuk menegakkan aturan atau kontrak, itu di masa lalu terlalu kendor jadi keterlambatan dibiarkan terus seperti itu," tutup Sudirman.

(rrd/ang)