Menko Sofyan Yakin DPR Setuju BBM Turun Harga

Jakarta - Menko Perekonomian Sofyan Djalil yakin kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi yang diambil akan direstui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Karena anggaran yang dibutuhkan untuk subsidi jauh lebih rendah dari APBN 2015.

Dalam APBN 2015 tercatat anggaran subsidi BBM dan elpiji adalah sebesar Rp 276 triliun. Diperkirakan nanti hanya akan menjadi Rp 60 triliun.

"Kita akan bawa ke DPR saya pikir insya Allah DPR sepakat dengan pemerintah karena kita bisa mulai subsidi sangat signifikan," ungkap Sofyan di kantornya, Jakarta, Rabu (31/12/2014)

Sofyan menjelaskan aturannya tertuang pada pasal 28 UU Migas yang tertera bahwa harga BBM dan gas bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar.

Meski sempat diperdebatkan, namun Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan pasal ini tidak mengikat. MK kemudian menetapkan bahwa campur tangan pemerintah dalam kebijakan penentuan harga haruslah menjadi kewenangan yang diutamakan untuk cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak, seperti BBM dan gas bumi.

MK juga berpendapat bahwa penentuan atau penetapan harga BBM tetap di tangan pemerintah. Sehingga lahirlah PP 30 tahun 2009 yang menyebutkan harga bahan bakar minyak dan gas bumi diatur dan atau ditetapkan oleh pemerintah.

"Pemerintahkan menetapkan dan mengatur harga UU tidak mengatakan pemerintah harus subsidi," tegas Sofyan.

(mkl/ang)