Apa Kabar Renegosiasi Kontrak Freeport? ESDM: Belum Ada Kemajuan

Jakarta - Pembahasan amandemen kontrak PT Freeport Indonesia sudah dilakukan berulangkali, namun tidak ada kemajuan yang signifikan. Terutama kepastian kontrak perusahaan asal Amerika Serikat (AS) tersebut terus menambang di Papua hingga 2041.

"Tadi ketemu Freeport, ya sudah berulangkali kita bertemu dan bahas ini (amandemen kontrak), tapi sampai saat ini tidak ada progres atau belum ada kemajuan," ucap Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM R Sukhyar kepada wartawan ditemui di kantornya, Tebet, Jaksel, Selasa (6/1/2015).

Freeport melalui Presiden Direktur Rozik B. Soetjipto, meminta pemerintah memberikan kepastian perpanjangan kontrak, karena Freeport akan mengeluarkan dana investasi yang cukup besar untuk mengembangkan tambang bawah tanah dan pabrik smelter, tapi kontraknya akan habis 2021. Karena itu, Freeport meminta pemerintah memperpanjang kontrak 2 x 10 tahun alias hingga 2041.

"Kita sudah bahas amandemen Freeport ini mulai tahun lalu dan sampai saat ini masih berjalan, yang ada kemajuan hanya kesungguhan mereka bangun smelter dengan memberikan uang jaminan US$ 115 juta," ungkapnya.

Namun, walau menyatakan kesungguhan bangun smelter dan memberikan uang jaminan, tapi sampai saat ini progres pembangunan smelter sendiri belum terlihat.

"Smelter Freeport ya bagaimana mau jawabnya, sampai saat ini tidak ada progres juga yang baik dari smelter Freeport baik lokasinya di mana, lahannya di mana juga belum ada," ujarnya.

Pemerintah sendiri belum bisa memberikan kepastian apakah kontrak Freeport di Papua yang sejak digali pada 1967 dan kontraknya sudah diperpanjang satu kali dari 1991-2021.

Pasalnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014, pengajuan perpanjangan kontrak baru boleh dilakukan dua tahun sebelum kontrak berakhir. Artinya Freeport baru bisa ajukan permohonan perpanjangan kontrak pada 2019.

(rrd/dnl)