Menkeu Bambang Blak-Blakan Soal Pencabutan Subsidi Premium

Jakarta -

Masalah subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah sangat mengakar di Indonesia. Setiap tahun isu ini muncul ke permukaan karena mengancam ketahanan fiskal sekaligus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi), masalah ini dibereskan dengan cepat. Subsisi untuk premium dicabut dan solar diterapkan skema subsidi tetap.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menceritakan dengan jelas latar belakang diambilnya kebijakan tersebut. Dimulai dari sisi konsumen bahan bakar itu sendiri.

"Kenapa premium dicabut? Karena ya kita melihat yang mengkonsumsi premium itu adalah kendaraan pribadi. baik itu motor maupun mobil. Sedangkan solar itu angkutan masih ada angkutan umum dan angkutan barang yang memang perlu lah untuk mendapatkan subsidi," ungkapnya saat berkunjung ke kantor detikcom, Jumat (9/1/2015)

Kemudian untuk mengurangi risiko fiskal. Subsidi BBM adalah komponen yang terpengaruh langsung dari harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Bila bergejolak, maka anggaran subsidi bisa membengkak.

"Dari kebijakan ini kita ingin APBN P 2015 ini adalah APBN dengan risiko fiskal yang lebih kecil," tegasnya.

Bukan berarti, kata Bambang tidak ada risiko lagi. Risiko tetap ada akibat gejolak harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Namun hanya tersisa pada penerimaan minyak dan gas bumi (migas).

"Tapi paling tidak dari sekian banyak risiko atau yang disebut risiko double, sekarang kan fokusnya ada pada penerimaan saja," terang Bambang.

Saat kebijakan diambil, pemerintah memang sangat diuntungkan dengan penurunan harga minyak dunia. Karena harga jual eceran untuk masyarakat menjadi lebih rendah.

"Sehingga ketika 31 Desember itu diumumkan dengan mencabut subsidi premium. Tapi sekaligus harganya turun, justru kita dibantu momentum lah," ujarnya.

(mkl/ang)