Menkeu Bambang Bicara Kemungkinan Pertamax Gantikan Premium

Menkeu Bambang Bicara Kemungkinan Pertamax Gantikan Premium

- detikFinance
Senin, 12 Jan 2015 08:29 WIB
Menkeu Bambang Bicara Kemungkinan Pertamax Gantikan Premium
Jakarta - Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang dipimpin Faisal Basri merekomendasikan agar Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium dihapus, dan menggantikannya dengan yang lebih baik misalnya Pertamax. Dengan begitu, pemerintah nantinya akan mengumumkan harga Pertamax yang saat ini masih diatur oleh PT Pertamina (Persero).

Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan, menyambut baik usulan ini. Menurutnya, kemungkinan ke depan harga Pertamax akan ditentukan pemerintah.

"Pertamax mungkin jadi diatur akhirnya," ungkap Bambang saat berkunjung ke kantor detik.com, akhir pekan lalu.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Langkah ini, lanjut Bambang, tengah dipersiapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said. Sesuai dengan rekomendasi yang sudah diserahkan beberapa waktu lalu.

"Itu harus tunggu dari menteri ESDM. Itu kan rencana yang diusulkan dari Tim Reformasi," sebutnya.

Pemerintah sendiri, tambah Bambang, memberikan waktu 2 tahun kepada Pertamina untuk membangun kilang-kilang yang bisa memproduksi Pertamax secara optimal. Saat ini, belum banyak kilang yang mampu memproduksi BBM jenis RON 92 tersebut.

"Maksudnya 2 tahun itu menunggu kilangnya siap," ujar Bambang.

Sebelumnya, Sudirman Said menyebutkan bahwa Pertamina diberi tugas untuk mengalihkan Premium menjadi BBM yang lebih baik seperti RON 92 atau Pertamax dalam waktu paling lambat 2 tahun.

"Pertamina diberi waktu paling lambat 2 tahun untuk mengalihkan Premium ke bahan bakar yang lebih baik, seperti RON 92," kata Sudirman.

Penghapusan bensin Premium dan beralih ke Pertamax sudah direkomendasikan oleh Tim Reformasi Tata Kelola Migas. Menurut Sudirman, pemerintah sudah menerima rekomendasi tersebut dan mendiskusikannya dengan direksi Pertamina.

"Rekomendasi tim sudah dibicarakan dengan direksi dan pemegang saham. Kami bisa menerima, tetapi implementasinya tentu memperhatikan kesiapan Pertamina," jelas Sudirman.

(mkl/hds)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads