Pengusaha Usul Infrastruktur Gas Dibangun di Tiap Provinsi

Jakarta - Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan pembangunan infrastruktur gas yaitu LNG Receiving Terminal di setiap provinsi. Infrastruktur gas ini diusulkan dibangun di tepi pantai sebagai lokai penampungan LNG yang dikirimkan dari sumber gas. Dari penampungan ini, gas kemudian disalurkan ke pusat industri hingga pemukiman memakai pipa atau truk.

"Kadin mengusulkan pembangunan LNG Receiving Terminal sebanyak 34 unit. Usulan Receiving Terminal ini perlu disinergikan dengan pemerintah," kata Wakil Ketua Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah Tertinggal Natsir Mansyur saat diskusi di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Selasa (13/1/2015).

Natsir menyebut kebutuhan dana membangun 34 terminal gas sementara ini mencapai Rp 120 triliun. Receiving Terminal ini bisa dibangun dengan ukuran besar, sedang, kecil, hingga mikro. Pembangunan bisa dilakukan oleh pengusaha lokal atau pemerintah.

"Kalau nggak layak secara ekonomi bisa dibangunkan oleh pemerintah. Tapi kalau layak secara bisnis akan dibiayai dan dibangun oleh pengusaha nasional atau lokal," sebutnya.

Natsir menyebut, pembangunan infrastruktur gas bisa dilakukan dalam 5 tahun. Pembebasan lahan dinilai tidak akan sulit karena dibangun di bibir pantai. Untuk pembangun ini, pengusaha tentunya berharap pemerintah menyediakan stimulus fiskal dan non fiskal.

"Insentif non fiskal yakni jaminan supply gas. Kalau fiskal bisa tax holiday," terangnya.

Usulan ini, kata Natsir, sejalan dengan program konversi BBM ke BBG. Infrastruktur perlu disiapkan sehingga program konversi bisa berjalan. Apalagi pemerintah sedang membangun kawasan industri hingga pembangkit listrik bertenaga gas yang baru.

"Kadin menganggap penting pembangunan terminal. Jangan sampai konversi dijalankan tapi infrastruktur belum siap," tegasnya.

(feb/hds)