Ini Hasil Rapat 1,5 Jam Para Menteri Soal Nasib Kilang TPPI

Jakarta - Para menteri Kabinet Kerja hari ini melakukan rapat khusus terkait status Kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), Tuban, Jawa Timur yang telah lama berhenti beroperasi. Rapat yang berlangsung 1,5 jam ini tak menghasilkan hal yang signifikan.

"Kita masih harus mengurai banyak masalah di TPPI, baik masalah aset sampai ke hukumnya. Aset ini penting, pemerintah punya saham di TPPI, Pertamina punya saham, kita ingin mencari solusi supaya Kilang TPPI bisa dimanfaatkan untuk ketahanan energi Indonesia," ucap Menteri ESDM Sudirman Said usai rapat di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (13/1/2015).

Rapat yang berlangsung sejak pukul 19.00-20.30 WIB tersebut belum menghasilkan solusi kongkret terkait nasib Kilang PT TPPI yang memiliki tunggakan utang yang cukup besar ke Pertamina dan SKK Migas.

"Tadi kita baru dapat update dari Direksi TPPI, dari PPA, dan SKK Migas. SKK Migas dan PPA punya tagihan yang cukup besar yang harus dibayar TPPI," ucap Sudirman.

Sementara itu, Menteri BUMN Rini Soemarno menambahkan terkait rencana Pertamina mengakuisisi saham di TPPI dianggap masih sangat jauh. Alasannya karena masih banyak yang harus diselesaikan TPPI.

"Masih jauh rencana akuisisi itu, karena masalah hukumnya masih berat. Jadi kita melihat betul-betul masalahnya apa saja. Paling utama adalah bagaimana melihat TPPI bisa dikontrol, sekarang TPPI sedang dipegang oleh PPA," kata Rini.

Rini menambahkan, bila nantinya keputusannya adalah akuisisi, maka yang melakukan akuisisi bukanlah Pertamina, melainkan PT PPA (Perusahaan Pengelola Aset).

"Pertamina melihat sedikit sulit untuk mengambil TPPI, karena nilainya sudah sangat rendah dan utangnya sangat besar. Ini lebih pada posisi PPA, karena waktu itu PPA ambil ini sehubungan dengan aset terakhir yang ada di PPA. Karena itu saya rasa posisi PPA lebih memungkinkan untuk melihat bagaimana mengambil alih TPPI bukan diakuisisi Pertamina," ungkap Rini.

Sementara terkait peringatan dari KPK, pemerintah menafsirkannya bahwa KPK hanya memberikan arahan agar pemerintah lebih hati-hati dalam memutuskan status TPPI, termasuk soal kerjasama operasi Pertamina di kilang TPPI. Kilang TPPI sempat diwacanakan bisa dipakai untuk mengolah BBM dan elpiji di tengah upaya pemerintah mendapatkan kilang minyak baru.

"Peringatan KPK soal itu (ada Honggo), KPK hanya memberikan arahan sebagaimana itu adalah korporasi yang boleh dijalankan tapi dengan kehati-hatian. Pengoperasian TPPI tidak lantas menguntungkan orang-orang itu," timpal Sudirman.

Malam ini, sejumlah menteri Kabinet Kerja berkumpul di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (13/1/2015). Para menteri akan mengikuti rapat koordinasi untuk membahas kelanjutan kilang milik PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI).

Hadir dalam rapat ini Menko Perekonomian Sofyan Djalil adalah Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri ESDM Sudirman Said. Hadir pula Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan direksi TPPI.

(rrd/hen)