Perusahaan Migas Senang Jokowi Hapus Subsidi BBM

Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sejak 1 Januari 2015 mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM), khususnya bensin premium. Langkah ini diapresiasi perusahaan minyak dan gas bumi (migas), yang tergabung dalam Indonesia Petroleum Association (IPA).

"Kami sangat berterima kasih kepada pemerintahan Pak Jokowi, yang berani mencabut subsidi BBM. Karena ini sudah lama kami tunggu-tunggu dan dampaknya akan baik," ujar Direktur IPA Sammy Hamzah, di acara Economic Challenges, Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (15/1/2015).

Sammy mengatakan, dengan dihapusnya subsidi BBM terutama bensin premium RON 88, energi alternatif akan makin berkembang, dan banyak digunakan masyarakat di Indonesia.

"Karena sudah hukum alamnya, komoditas alternatif tidak akan pernah berkembang kalau lawannya komoditas yang disubsidi. Kita punya produksi gas bumi banyak, cadangannya masih banyak, tapi jarang digunakan ya karena ada BBM subsidi. Padahal jika masyarakat menggunakan gas bumi baik untuk transportasi atau kebutuhan rumah tangga, harganya jauh lebih murah," jelas Sammy.

Ia menuturkan, Indonesia memang harus segera lepas dari subsidi energi. Karena jika terus disubsidi, masyarakat akan boros, padahal harga energi seperti BBM hampir sebagian besar impor.

"Pemerintah tidak boleh memaksakan suatu harga komoditas yang harusnya mahal harus tetap murah. Ingat cadangan minyak terbukti Indonesia hanya 3,7 miliar barel, itu jumlah yang sangat-sangat sedikit. Pemerintah harus hati-hati juga melihat subsidi elpiji. Saat ini anggaran subsidi elpiji sudah meningkat tinggi, jangan sampai kita terjebak dalam perangkat beban subsidi lagi. Apalagi sebagian besar elpiji di Indonesia itu impor," jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi Faisal Basri. Ada yang terbalik dari cara berpikir sebagian besar rakyat Indonesia soal subsidi BBM.

"Harusnya yang disubsidi itu energi alternatif, bisa gas, biofuel, dan banyak lagi, bukannya minyak. Ini kan terbalik, kita mau produksi solar cell agar bisa memanfaatkan energi matahari, tapi kan sebagian besar komponennya impor, nah impor itunya kena bea masuk, tapi kalau impor BBM bebas bea masuk. Kalau pakai BBM harusnya dipajaki tinggi, ini kan ada yang terbalik cara berpikirnya, harusnya dibalik, sederhana kok," tutupnya.

(rrd/dnl)