.webp)
Namun, Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi Faisal Basri mengatakan, saat ini merupakan momentum yang sangat tepat untuk mengambil alih fasilitas TPPI. Apalagi jika dioperasikan PT Pertamina (Persero), kilang ini akan memperkuat industri petrokimia nasional, bahkan dapat menekan impor aromatik dan olefin untuk bahan dasar plastik yang tiap tahun mencapai US$ 15 miliar.
"Percaya deh, tidak akan ada momen yang sedemikian baik seperti sekarang untuk ambil alih TPPI. Di Tuban Petro itu kan ada punya 3 yakni TPPI, Polytama, dan PON. Tidak ada fasilitas petrokimia selengkap ini. Apalagi lahan Polytama ada lahan kosong yang bisa digunakan untuk bangun kilang, lahannya sudah ada," jelas Faisal kepada detikFinance, Selasa (20/1/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Belum lagi pengolahan aromatik di TPPI, yang selama ini menjadi bahan dasar baju, olefin untuk plastik-platik yang selama ini impornya US$ 15 miliar, itu iritnya akan luar biasa. Belum lagi di fasilitas Polytama di Balongan bisa menangkap flare gas yang selama ini dibuang atau dibakar. Itu bisa ditangkap untuk menghasilkan sesuatu (salah satunya elpiji), tidak ada fasilitas petrokimia selengkap di Tuban, Jawa Timur," paparnya.
Faisal mengungkapkan lagi, saat ini utang TPPI masih sekitar US$ 900 juta. Utang tersebut berasal dari utang ke Pertamina, SKK Migas, dan berbentuk obligasi jangka panjang atau Multi Years Bond (MYB).
"Fasilitas ini jangan sampai dipailit yang ujungnya dilelang. Kalau dilelang, hanya orang yang punya dana besar yang bisa mengambilnya. Bila jatuh ke orang yang tidak memiliki kepedulian terhadap industri nasional tentunya sangat disayangkan," ungkapnya.
Namun, pemerintah sendiri nampaknya pusing dan masih kehabisan cara untuk bisa mengakusisi fasilitas TPPI. Apalagi utang TPPI ke negara sebesar Rp 2,83 triliun sudah jatuh tempo pada 26 Maret 2013.
"Aduh, kondisinya rumit sekali. Tadi rapat nggak ada hasilnya. Saya barangkali pilihannya harus kita pailitkan saja, lalu besi tua bisa dijual. Nggak ada pilihan lain, siapa yang mau hidupkan lagi TPPI?" ungkap Menko Perekonomian Sofyan Djalil, pekan lalu.
Sofyan mengatakan, Pertamina memang berkeinginan agar kilang TPPI bisa diambil alih. Namun karena utang TPPI sangat besar, hal tersebut sulit untuk dilakukan.
"Pertamina memang punya kompetensi, tapi masalahnya utang TPPI itu selangit. Maka pilihannya ya segera pailitkan saja. Saya kira juga nggak mungkin Pertamina mau akuisisi, bebannya luar bisa berat," katanya.
Bahkan keinginan untuk segera pailitkan TPPI sudah ada dibenak Sofyan sejak 10 tahun lalu. Hal tersebut terjadi kala Sofyan masih menjabat sebagai Menteri Negara BUMN di Kabinet Indonesia Bersatu.
"Harusnya dari dulu dipailitkan. Saya waktu jadi Menteri BUMN sudah ingin pailitkan TPPI, tapi tertunda hingga sekarang sudah 10 tahun lebih," tuturnya.
(rrd/hds)
